PADAHAL Sudah Lengkap Pakai Dinas dan Pangkat, Wakil Menteri Imanuel Juga Tak Dihargai Diana Jan Hwa

Upaya Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Immanuel Ebenezer untuk mengakhiri polemik penahanan ijazah di perusahaan milik Jan Hwa Diana tak membuahkan hasil. Bahkan, perwakilan negara ini dibuat murka.

Wamenaker Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana, selaku owner UD Sentoso Seal, perusahaan penyedia spare part kendaraan. 

Tanda-tanda tidak kooperatif Diana itu, sudah dirasakan saat Wamenaker yang mewakili negara bersama Wawali Surabaya Armuji mewakili pemerintahan setempat tiba di lokasi perusahaan, di pusat pergudangan Margomulyo Surabaya. Begitu Wamenaker tiba, Diana tidak tampak. Bahkan, Immanuel dan Cak Ji harus menunggu untuk masuk ke tempat perusahaan itu, meski tidak melalui pintu utama.

Diana pun tak datang menyambut, hanya petugas dan staf Diana yang membukakan pintu, mereka lantas mengantarkan perwakilan pemerintah itu ke salah satu lorong.

Dengan tetap berdiri pejabat negara ini, Diana bersama suaminya baru menemani Wamenaker. 

Setelah beberapa saat keliling di sejumlah lorong, perwakilan pemerintah dan pelaku industri itu bertemu untuk mengklarifikasi soal penahanan ijazah.

Khusus untuk pertemuan tersebut, hadir pula Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiyawan. 

Kedatangan perwakilan negara yang lengkap itu, ternyata tetap tidak membuat Diana memberi keterangan dengan baik. "Tidak kooperatif. Kita sebagai negara tidak dihargai. Saya pikir Pak Wawali saja yang tidak dihargai. Saya juga tidak dihargai," kesal Wamenaker Immanuel dengan nada kecewa.

Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenaker melihat ada yang janggal dan ditutup-tutupi.

Dia datang sebagai kewajiban negara harus hadir agar industrial tetap harmonis, lanjut Wamenaker, agar hak-hak karyawan tidak dilanggar. Namun, nyatanya di luar dugaan.

Immanuel meminta menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar jangan menahan ijazah. Saking kesalnya, dia menyinggung soal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menahan ijazah itu pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Pemerintahan Prabowo tak boleh menyakiti rakyat. Diana dianggap selalu berkelit, mengaku tidak kenal karyawan dan sebagainya.

Perwakilan negara ini pun meminta kasus ini akan dikawal secara hukum, dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, sebab indikasinya jelas, Perda harus ditegakkan, bahwa kasus ini akan dikawal secara hukum dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

Saat disinggung soal gaji UMR hingga pemotongan gaji karyawan karena salat Jumat, "Jawaban saya, ini biadab. Negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah," tegas Immanuel.

Membatasi jam ibadah

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer juga mengungkapkan, selain penahanan ijazah, Diana juga diduga membatasi jam ibadah, hingga memotong gaji karyawan jika meninggalkan pekerjaan ketika salat Jumat.

Menurutnya, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Diana masuk kategori biadab. “Itu yang paling tepat jawabannnya biadab,” katanya.