MANTAN Kepala PPATK: Penyelundup dan Uang Korupsi Mengalir Lewat Bea Cukai, Punya Beking Jenderal

TRIBUN-MEDAN.COM - Eks Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai, penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah hal yang tepat. Karena dibutuhkan sosok yang berani untuk membenahi instansi tersebut.

Menurut Yunus, keberanian adalah kualitas penting yang dibutuhkan tidak hanya di lingkungan Bea Cukai, tetapi juga di berbagai sektor dalam pemerintahan.

“Jadi, ya berani itu diperlukan bukan hanya di Bea Cukai, di mana-mana republik ini perlu orang-orang berani untuk mengoreksi, memperbaiki,” ujar Yunus, seperti dikutip dari Podcast Gaspol! Kompas.com, Minggu (8/6/2025).

Perang Bintang di Bea Cukai

Yunus Husein mengungkapkan, sebagian penyelundup memiliki beking “bintang-bintang.” 

Frasa "bintang" merujuk pada jenderal berpangkat perwira tinggi di lingkungan Polri dan TNI, mulai dari bintang satu hingga bintang empat.

“Kalau kita lihat kasus-kasus yang dulu kita lihat, pernah terima dari PPATK berapa banyak laporan yang belum terselesaikan, itu kita lihat sebagian ada bekingnya, ada bintang-bintangnya,” ujar Yunus, Sabtu (7/6/2025). 

Yunus mengatakan, daerah perbatasan menjadi titik yang rawan untuk menyelundupkan barang-barang dari luar negeri, seperti narkotika, uang hasil tindak pidana, dan lainnya.

Sepanjang sejarahnya, kata Yunus, penyelundup biasanya memiliki beking.

Mereka tidak memainkan peran itu sendirian.

“Aparat, seringkali yang punya pangkat kuat, yang punya katakanlah beceng atau pasukan,” ujar Yunus. 

Oleh karena itu, menurutnya, menjadi penting bagi Direktur Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai yang baru, Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama, untuk bisa bersikap tegas menindak para penyelundup tanpa pandang bulu.

Yunus mengaku mengapresiasi sikap Djaka yang bersedia menerima jabatan dirjen yang umumnya diduduki pejabat bintang dua.

“Kita salut sama beliau, pangkat saja dikorbanin, dia mau terima untuk fight di daerah-daerah perbatasan dan wilayah kepabeanan kita terlalu banyak, tidak semuanya diawasi,” tutur Yunus.

Gen Masyarakat Indonesia: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).