MANTAN Kepala PPATK: Penyelundup dan Uang Korupsi Mengalir Lewat Bea Cukai, Punya Beking Jenderal

Ia pun berkelakar bahwa 10 tahun dipimpin Presiden Joko Widodo, CPI Indonesia tetap stabil.

“Walaupun CPI kita, corruption perception index, kita naik skornya dari 34 jadi 37, tapi masih kalah sama Timor Leste,” kata Yunus.

“Zamannya Jokowi dari awal sampai akhir tidak naik sama sekali, 34, 10 tahun, tidak berubah itu tetap stabil dia. Dia ingin stabilitas rupanya Pak Jokowi,” kelakar dia.

Soroti Prosedur Pengisian Formulir Deklarasi Uang Tunai di Bandara Soekarno-Hatta

Yunus Husein juga menyoroti tidak adanya prosedur pengisian formulir deklarasi uang tunai di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya bagi penumpang yang hendak bepergian ke luar negeri.

Yunus mengungkapkan, selama ini penumpang dari luar negeri yang tiba di Indonesia umumnya diminta mengisi formulir deklarasi apabila membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Namun, hal serupa tidak diberlakukan bagi penumpang yang berangkat dari Indonesia ke luar negeri.

“Yang jadi masalah, kalau kita dari luar negeri datang ke Indonesia disuruh ngisi formulir declare. Tapi, kalau kita ke luar negeri di Cengkareng enggak dikasih formulir itu,” kata Yunus.

Ia mencontohkan kasus yang pernah menimpa tiga orang anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang tertangkap membawa uang tunai lebih dari Rp 100 juta saat hendak keluar negeri.

Mereka, menurut Yunus, memprotes karena tidak diberikan formulir deklarasi sebagaimana mestinya.

“Dia protes, kenapa enggak dikasih formulir deklarasi? Harusnya diberikan, kayak di luar negeri. Kalau kita di Australia, di Amerika, dikasih dan disuruh isi. Di sini, di Cengkareng itu seingat saya tidak dikasih. Hanya waktu masuk saja dikasih,” ujar dia.

Yunus menekankan, pengawasan terhadap pergerakan uang lintas batas negara sangat penting, terutama untuk mencegah praktik pencucian uang (money laundering).

Dia menilai, sebagian uang tunai yang dibawa keluar negeri bisa berasal dari sumber yang tidak sah.

“Ini penting karena sebagian uang-uang illicit money itu bisa juga lewat batas negara. Mungkin dia di luar prestasi dia berjudi segala macam, kita kan enggak tahu. Negara tetangga kan banyak judinya di Singapura, Malaysia,” ujar dia.

Yunus pun mengingatkan bahwa Indonesia pernah punya pejabat tinggi yang tersangkut kasus berjudi di luar negeri.

Oleh karena itu, menurut dia, prosedur deklarasi perlu diperketat dan diterapkan secara merata.

“Padahal, uang itu dibutuhkan di dalam negeri. Jangan-jangan itu uang hasil korupsi. Dulu kan pernah ada Gubernur kita yang judi di tetangga sebelah, kan ada,” kata dia.

Baca juga: ALASAN Prabowo Setujui Letjen Purn Djaka Budi jadi Dirjen Bea Cukai, Viral Surat Dandim ke Bea Cukai

Baca juga: JENDERAL EKS TIM MAWAR Letjen TNI Djaka Ditunjuk Prabowo Pimpin Bea Cukai, Ini Sosok dan Profilnya

DPR RI: Lebih Tegas dan Berani

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama bisa membuat Direktorat Jenderal Bea Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lebih tegas dan disegani.

Politikus Golkar itu pun berpandangan bahwa penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai Kemenkeu tak perlu lagi dipersoalkan, karena sudah berstatus purnawirawan.

“Kan sudah pensiun, Pak Djaka sudah pensiun, sudah lah biar Bea Cukai lebih ini sedikit lah. Lebih kenceng, lebih tegas, dan lebih disegani kan,” ujar Adies saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (27/5/2025).

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, alasan posisi Dirjen Bea dan Cukai dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama karena institusi tersebut membutuhkan sosok yang berani. Sebab, menurut Prasetyo, banyak sekali pelanggaran yang masuknya melalui jalur bea dan cukai.

"Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani. Karena di situ, mohon maaf ya, tetapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Sosok dan profil Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama

Letjen TNI Djaka Budi Utama lahir pada 9 November 1967 di Jakarta.

Djaka Budi Utama merupakan lulusan SMA Negeri 39 Jakarta pada 1986 dan Akademi Militer (Akmil) pada 1990.

Ia berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus) yang disebut pernah menjadi bagian dari Tim Mawar.

Letjen Djaka Budi juga pernah mengisi pos-pos strategis, seperti Asisten Panglima TNI, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). 

Berikut karier Letjen Djaka Budi di militar: 

Anggota Tim Mawar (1997-1998)

Danyonif 115/Macan Lauser (2004-2007)

Dandim 0908/Bontang Danrem 012/Teuku Umar (2016-2017)

Danpusintelad (2017-2018)

Waaspam Kasad (2018-2020)

Kasdam XII/Tanjungpura (2020-2021)

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam (2021-2023)

Pa Sahli Tingkat III Bidang Ekkudag Panglima TNI (2023)

Staf Khusus Panglima TNI (2023)

Pa Sahli Tingkat III Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI (2023)

Asintel Panglima TNI (2023)

Irjen Kemhan RI (2024)

Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (2024)

Pendidikan Militer:

Akademi Militer (1990)

Sessarcabif

Dik PARA

Komando

Diklapa I

Diklapa II

Seskoad

Susdanyon

Susdandim

Sesko TNI

Lemhannas RI

(*/Tribun-medan.com/Kompas.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Letjen Djaka Jadi Dirjen Bea Cukai, Eks Kepala PPATK: Sosok Berani Dibutuhkan, Banyak Penyelundupan": https://nasional.kompas.com/read/2025/06/08/14115931/letjen-djaka-jadi-dirjen-bea-cukai-eks-kepala-ppatk-sosok-berani-dibutuhkan.