Pengadilan Tinggi Militer Vonis Bersalah Eks Ketua Puskopkar BB Kolonel Purn Igit

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan mantan ketua Pusat Koperasi Kartika (Puskopkar) A Bukit Barisan, Kolonel (Purn) Igit Donolego bersalah dalam kasus pemutusan kerjasama sepihak antara Santo Sumono dengan Puskopkar dalam pengelolaan kebun sawit seluas 714 hektare di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Majelis hakim yang diketuai Kolonel Farma Nihayatul menjatuhkan vonis bersalah terhadap Igit lantaran melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan. 

"Menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang," kata Kolonel Farma, Jumat (13/6/2025). 

"Menjatuhkan hukuman pidana selama 3 bulan dengan masa percobaan 4 bulan," sambungnya. 

Hakim berpandangan, Igit terbukti memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan sesuai Pasal 126 KUHPM ataupun penggelapan sebagaimana diatur dengan pidana Pasal 374 KUHP telah terpenuhi.

Menurut hakim, terdakwa Igit terbukti menggunakan kekuasaannya saat menjabat ketua Puskopkar sehingga mengakhiri kerjasama antara pelapor Santo dan Puskopkar. 

"Untuk terdakwa bisa melakukan upaya hukum banding setelah terbitnya putusan ini," lanjutnya.

Usai mendengar keputusan hakim, Igit menyampaikan pikir pikir untuk melakukan upaya hukum banding. Hal sama juga disampaikan oleh Oditur.

"Kami pikir pikir dulu," kata Igit kepada hakim. 

Korban Apresiasi Putusan Bersalah, Namun  Keberatan dengan Hukuman

Sementara itu kuasa hukum korban  Leo Napitupulu mengapresiasi putusan bersalah yang dijatuhkan hakim. 

Namun menurutnya hukuman tiga bulan terlalu ringan. Sebab kata Leo korban mengalami kerugian senilai sekitar Rp 20 milliar atas tindakan pelaku. 

"Kita apresiasi keputusan hakim, namun kita keberatan dengan vonis yang dijatuhkan tiga bulan dengan masa percobaan selama 4 bulan," kata Leo.

Oleh karena itu, Leo akan menyampaikan hasil putusan ini kepada kliennya dan kemudian akan didiskusikan kembali langkah selanjutnya.

"Karena berdasarkan fakta persidangan, terdakwa sebagai ketua Puskopkar menyampaikan seolah-olah penyelesaian kerjasama tidak dilakukan lantaran sikap Kodam I BB sebagai pembina, padahal sesuai fakta yang ada itu juga tindakan terdakwa yang tidak memberikan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang ada sehingga merugikan korban," lanjutnya. 

Seperti yang diketahui, Santo menjalani kerjasama dengan Puskopkar A BB sejak 1993. Mereka mengelola kebun kelapa sawit di Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 

Kedua belah pihak sepakat mendirikan perseroan bernama PT. Poly Kartika Sejahtera dengan saham, Santo 60 persen dan Puskopkar "A" BB sebesar 40 persen. Yang kemudian addendum tahun 2015, Santo 55 persen Puskopkar 45 persen.

Pada 2017, ada wacana pendirian pangkalan militer dan pemutusan kerjasama pengelolaan kebun sawit. 

Dari audit aset PT. Poly Kartika Sejahtera menyebut total investasi Rp 46 miliar lebih. Kemudian setelah beberapa kali negosiasi menjadi Rp 37 miliar. Santo mendapat Rp 20 miliar lebih.

Proses pengakhiran kerjasama harusnya dilakukan pada Februari 2020. Namun sebelum pembayaran ganti rugi, Santo didepak dari perkebunan. 

Leo mengatakan, alasan terlapor tidak melakukan penyelesaian ganti rugi lantaran terlapor melakukan gugatan di Pengadilan. 

Padahal sebut Leo, langkah itu diambil atas rekomendasi Puskopkar A BB. 

"Dan disebut bila salah satu alasan tidak melakukan ganti rugi aset lantaran korban menggugat ke Pengadilan Negeri Medan. Padahal gugatan itu sesuai dengan petunjuk yang disampaikan pengurusan Puskopkar dengan harapan ganti rugi bisa dilakukan. 

Namun setelah klien kami menggugat justru tidak dibayar dengan alasan sudah adanya gugatan, kami merasa dijebak dalam hal ini," kata Leo.

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News