Nasib Amien Rais, Gagal di Pilpres, Keluar dari PAN, Kini Digugat DPD hingga DPW Partai Ummat

TRIBUN-MEDAN.com - Tokoh reformasi 1998, Amien Rais kembali jadi sorotan.

Amien Rais dikenal sebagai pendiri Partai PAN. Namun di tahun 2020, Amien membentuk Partai Ummat.

Teranyar, partai tersebut bergejolak.

Amien Rais digugat sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat.

Amien Rais didugat dipicu dari pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) baru.

 Isunya, Amien disebut melakukan kesewenangan sebagai Ketua Majelis Syura Partai Ummat.

DPD dan DPW menyoroti absennya Musyawarah Nasional (Munas) hingga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang tidak ada di AD/ART terbaru.

“Tidak ada Munas, tidak ada Rakernas. Semua kekuasaan mutlak ada pada Majelis Syuro,” ujar Anggota Mahkamah Partai Ummat Herman Kadir, Senin 16 Juni 2025 dikutip dari Kompas.com.

"Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader," tambah Herman.

Sebanyak 24 DPW mengancam menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Kementerian Hukum dan HAM tak merespons somasi atas AD/ART tersebut.

 
DPD Partai Ummat Yogyakarta disebut membubarkan diri karena kecewa pada keputusan sepihak dan adanya konflik internal.

Meski begitu, Ketua DPP Partai Ummat Aznur Syamsu berharap pengurus masih bertahan dan ingin partai tetap eksis jelang Pemilu 2029.

Baca juga: Dony Tri Pamungkas Dipanggil Perkuat Timnas U-23 Indonesia, Persija Harus Cari Bek Sayap Baru

Mantan Ketua MPR itu diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.

Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).

 Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.