Gandeng Anak Muda dan Disabilitas, Bawaslu Buka Pendidikan Partisipatif di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia membuka pendidikan pengawasan partisipatif untuk Pemilu 2029. Kegiatan ini dibuka di Sumatra Utara yang diikuti oleh anak-anak muda hingga penyandang disabilitas.

Pendidikan pengawasan Pemilu dibuka oleh Komisioner Bawaslu RI Lolly Suhenty bersama Wakil Gubernur Sumatra Utara Surya.

Kegiatan tersebut berlangsung sejak 7 Juli hingga 9 Juli 2025, dengan tujuan pengoptimalan peran masyarakat khususnya anak-anak muda dalam pelaksanaan Pemilu mendatang.

"Jadi kegiatan ini sebagai pembuka pendidikan partisipatif pengawasan Pemilu yang dimulai dari Sumut dengan harapan adanya peran aktif masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemilihan," kata Lolly, Selasa (8/7/2025).

Baca juga: Bawaslu Deli Serdang Sebut akan Pindah di 2026 meski Sudah Disuruh Pemkab Angkat Kaki, Ini Alasannya

Lolly mengatakan, perlu kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Pendidikan pengawasan memang menjadi langkah awal untuk semakin meningkatkan mutu Pemilu.

Selain itu, pendidikan pengawasan pemilih juga akan merefleksikan kekurangan dalam pelaksanaan sebelumnya.

Lolly berharap, seluruh peserta dapat mengikuti berbagai kegiatan yang sudah dirancang untuk meningkatkan kesadaran terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Dari Sumut, pelaksanaan pengawasan Pemilu kita mulai hari ini. Dengan waktu yang masih panjang, tapi tidak mungkin kualitas demokrasi baik jika tidak dipersiapkan hari ini," ujarnya.

Lolly juga menambahkan, Sumut dengan salah satu daerah terbesar di Indonesia memiliki tantangan dalam pelaksanaan Pemilu.

Salah satunya, soal partisipasi pemilih yang perlu terus peningkatan. Lolly juga menyinggung sejumlah kekurangan yang terjadi pada pemilihan 2024 lalu menjadi evaluasi ke depannya.

"Untuk Sumut sebenarnya bisa dikatakan sudah baik, banyak kader pro-demokrasi yang bergerak, tinggal kita harus terus mengajak peran masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga kualitas demokrasi dan ini sekaligus menjadi evaluasi agar hal yang kurang bisa diperbaiki," tutur Lolly.