18 Tahun Mengabdi Sebagai Honorer, Zulham Efendi Ngaku Datanya Dimanipulasi dan Dipecat Pemko

"Kalau katanya tidak ada anggaran, tenaga outsourcing itu lebih mahal dari pada gaji kami. Kami menduga kuat adanya permainan dibelakang pemecatan ini. Ada janji-janji politik yang dijanjikan oleh pemko Tanjungbalai kepada oknum-oknum tertentu," ujarnya.

Ia mengancam akan melakukan aksi menginap apabila rencana dirumahkannya tenaga honorer tidak dirubah, dan akan membawa massa lebih banyak.

"Masalah efisiensi tidak ada. Kami akan menginap. Kenapa, karena ada yang 18 tahun dan dan ada yang 19 tahun, datanya di tahun 2022 ada di database, tiba-tiba hilang tahun 2025. Yang baru dua dan tiga tahun malah mereka yang masuk sebagai P3K," katanya.

Ia mengaku, DPRD Tanjungbalai tidak pro rakyat karena ketua DPRD Tanjungbalai adalah ipar dari Walikota Tanjungbalai.

Sementara, anggota DPRD Tanjungbalai, Mas'ud mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke Menpan-RB untuk mencari solusi. Menurutnya, ini bukan hanya menjadi masalah Kota Tanjungbalai, namun menjadi masalah nasional.

"Kami masih melakukan kordinasi ke Menpan-RB. Tapi mereka mengaku saat ini bukan hanya permasalahan di Tanjungbalai saja, namun menjadi masalah nasional," ungkap Mas'ud.

Ia meminta para honorer bersabar selama pihaknya masih mencoba berkordinasi dengan Menpan-RB agar bisa mendapatkan solusi.

(cr2/tribun-medan.com)