Penyalur Pekerja Migran Ilegal Tewas Diburu, BP2MI Koordinasi dengan KBRI dan Kemenlu

Saat di bandara di Thailand, Nazwa mengaku akan ditemui oleh pria bernama Chris yang merupakan teman ibu Nazwa saat di Malaysia. Katanya, ia akan melanjutkan perjalanan ke Kamboja.

Chris disebut akan membangun sebuah perusahaan di Kamboja. Namun, Lanniari bilang, hal tersebut belum dapat ia pastikan.

Lanniari juga mengaku nomor ponselnya diblokir oleh Cris dan Nazwa sehingga ia tak dapat berkomunikasi dengan keduanya. Hingga pada 12 Agustus, Lanniari mendapat kabar bahwa Nazwa sudah meninggal dunia lantaran sakit.

Desak Pemerintah  Lakukan Investigasi 

DPRD Sumatra Utara menyoroti soal pekerja imigran ilegal yang merupakan warga Deliserdang Nazwa meninggal di Kamboja. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mendesak Pemkab Deliserdang hingga Pemprov Sumut, dan Kemenlu, untuk menginvestigasi hal tersebut.

Sebab, kata Zeira, ada isu yang menyebut bahwa organ Nazwa diambil. Apalagi, dirinya melihat langsung vidoe Nazwa yang meminta pertolongan.

“Yang pastinya videonya sudah kita lihat bahwa korban minta tolong dalam keadaan sadar penuh tiba-tiba ya dia minta lepaskan kaki saya lepaskan kaki saya baru ada seseorang baju Nakes yang berlogat Kamboja tetap dia dipaksa, dia disuntikkan sesuatu tiba-tiba sudah meninggal kan gitu. Kita desak Pemerintah melakukan investigasi," ucapnya, Kamis (21/8/2025).

Untuk itu Zeira mengatakan, patut dicurigai operasi pengambilan organ tubuh pasien tersebut.

“Jadi ya patut kita curigai itu operasi pengambilan organ tubuh karena pasien itu sadar ya dan minta kakinya dilepas kan begitu, jadi perlu analisa terkait mengenai keadaaan korban, divisum korban ini supaya kita tahu penyebabnya kenapa,” jelasnya.

Untuk proses pemulangan jenazah, Zeira meminta pemerintah juga bertanggungjawab.

“Ya saya kira pemerintah punya tanggung jawab terhadap warga negaranya ya. Jadi ya tak ada alasan tidak ada anggaran, kan ada taktis di sana,” kata Zeira pada Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, tidak ada alasan pemerintah tidak memiliki anggaran, apalagi ada anggaran taktis.

 “Itu kan bagian juga, bukan hanya bencana, tapi kemanusian juga dianggarkan di sana, tapi jika tidak ada kan bisa konsultasi ke pusat dan Pemprov wajib fasilitasi. Saya kira tidak ada alasan terkait itu,” jelasnya.