“Yang saya alami tidak pernah ada percakapan itu. Tidak pernah ada pertanyaan, 'Pak Anies, Anda bersedia jadi kader atau tidak'. Tanyakan kepada Pak Ahmad Basarah, tidak pernah. Tanyakan kepada Pak Said Abdullah yang kemudian menjadi utusan, enggak ada sama sekali,” katanya. 
 
Oleh karena itu, Anies membantah bahwa kegagalan diusung PDI-P pada Pilkada Jakarta dikarenakan dirinya tidak bersedia bergabung menjadi kader partai. 
 
“Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya menjadi sebab. Tetapi, apa pun keputusannya saya hormati. Saya tidak mau berspekulasi. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, yang saya alami,” ujarnya. 

Tersandera Hukum

Di sisi lain, Anies menilai, berbagai partai tersandera oleh kekuasaan untuk memasukkan dirinya sebagai kader atau anggota partai tersebut.

"Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan,” kata Anies, Jumat (30/8/2024).

"Jangankan dimasuki, mencalonkan saja, tercancam, agak berisiko juga bagi yang mengusulkan, Jadi, ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat saja ke depannya,” kata dia.

Anies pun mempertimbangkan membentuk partai politik untuk mewadahi perjuangan politiknya.

"Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," ujar Anies. 

Sarankan Anies Mendirikan Partai

Sebelumnya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semestinya tidak sekadar mengutuk keadaan yang tidak sesuai harapannya.

Menurut Kamhar, ketimbang mengutuk keadaan, Anies lebih baik bergabung atau mendirikan partai politik.

 "Daripada sekedar mengutuk keadaan yang kurang bersesuaian dengan harapan, akan lebih terhormat ketika Pak Anies telah memilih jalan politik untuk mengabdi dengan menjadi anggota partai politik atau mendirikan partai sendiri," kata Kamhar, Senin (2/9/2024).

Kamhar berpandangan, mendirikan partai politik merupakan bentuk totalitas Anies dalam untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara melalui jalur politik.

Ia pun berpendapat, partai politik dan dan kekuasaan memang tidak bisa dipisahkan karena partai politik merupakan saluran untuk memperoleh kekuasaan. 

Kamhar juga menepis anggapan bahwa ada sandera-menyandera dalam dinamika politik di Indonesia belakangan ini.

Ia menekankan, partai politik secara sederhana memang terbagi atas dua hal yaitu koalisi atau di dalam pemerintahan dan oposisi atau di luar pemerintahan, yang bakal berpengaruh pada hubungan partai politik dengan kekuasaan.

"Jadi kurang pas jika dipersepsikan tersandera atau menyandera, karena relasinya rasional dalam hubungan kekuasaan. Ada azas kepentingan atau kemanfaatan timbal balik didalamnya," ujar Kamhar.

(*/Tribun-medan.com)