Antara Budaya Kerja Keras dan Budaya Ketua

Oleh: 

Muhammad Riduan Harahap
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

PERJALANAN penulis selama beberapa hari di Tiongkok menghadirkan satu kesan yang sangat kuat. Dari pengamatan sederhana, termasuk fakta-fakta sejarah yang dipamerkan di museum-museum Tiongkok, tampak bahwa masyarakatnya memiliki etos kerja dan budaya produktivitas yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pekerja kebersihan jalanan yang mulai bekerja sejak subuh, pegawai kereta cepat yang disiplin, buruh pabrik yang bekerja dengan ritme cepat, hingga para peneliti di universitas dan industri teknologi, semuanya memperlihatkan bahwa kerja keras memperoleh tempat penting dalam struktur sosial mereka.

Di sisi lain, pengalaman tersebut menghadirkan refleksi tentang keadaan di negeri sendiri. Tentu negeri ini juga memiliki jutaan pekerja keras yang luar biasa: petani, guru, nelayan, buruh, dosen, pegawai, pedagang kecil, tenaga kesehatan, dan berbagai profesi lainnya yang bekerja dengan penuh pengorbanan.

Baca juga: Xiangfei dari Kashgar dan Jejak Islam Kara Khanid di Xinjiang

Baca juga: Ketua Yayasan Panca Budi Puji Keberagaman Agama dan Etos Kerja Warga Tiongkok 

Namun dalam banyak ruang sosial, penghormatan terhadap jabatan sering kali tampak lebih dominan dibanding penghormatan terhadap profesionalisme dan produktivitas kerja. Di titik inilah perbandingan dengan China menjadi menarik untuk direnungkan, bukan untuk merendahkan bangsa sendiri, melainkan sebagai bahan evaluasi sosial tentang arah budaya yang sedang tumbuh di tengah masyarakat kita.

Penghormatan terhadap Kerja Keras dan Produktivitas

Kemajuan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir tidak lahir secara tiba-tiba. Setelah reformasi ekonomi pada era Deng Xiaoping sejak akhir 1970-an, negara itu membangun orientasi nasional yang sangat menekankan disiplin, produktivitas, dan pembangunan ekonomi.

Dalam beberapa kota yang penulis datangi, terlihat bagaimana masyarakat menghargai efisiensi dan kerja nyata. Kereta datang tepat waktu dalam hitungan menit. Kawasan industri bekerja hampir tanpa henti.

Pedagang kecil membuka toko sejak pagi dan tetap aktif hingga malam. Di universitas, mahasiswa terlihat memiliki ritme belajar yang serius dan kompetitif. Budaya seperti ini membentuk pola pikir sosial bahwa kemajuan diperoleh melalui kerja, keterampilan, dan hasil nyata.

Hari ini dunia melihat bagaimana Tiongkok berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi terbesar dunia: dari kereta cepat, kendaraan listrik, industri digital, hingga kecerdasan buatan. Semua itu tentu bukan hanya dibangun oleh elite politik, tetapi oleh jutaan pekerja keras, teknisi, peneliti, ilmuwan, dan tenaga profesional yang bekerja secara sistematis dan dihargai.

Bahkan meskipun budaya kerja di Tiongkok kadang dikritik terlalu keras-seperti fenomena “996 culture” di sebagian industri teknologi-fenomena tersebut tetap menunjukkan betapa kuatnya orientasi masyarakat terhadap produktivitas.

Jabatan Simbol Kehormatan Sosial

Sementara itu, di negeri ini-sekali lagi bukan untuk merendahkan bangsa sendiri, melainkan sebagai catatan sosial yang penting direnungkan-dalam banyak situasi status sosial sering kali lebih mudah diperoleh melalui jabatan dibanding kualitas kerja profesional.

Seseorang dianggap “naik kelas” ketika menjadi ketua organisasi, pejabat, pimpinan lembaga, anggota dewan, kepala daerah, atau tokoh tertentu. Bahkan sejak usia muda, sebagian orang sudah diarahkan untuk mengejar posisi struktural.

Mahasiswa ingin menjadi ketua organisasi. Aktivis ingin menjadi pengurus inti. Dalam birokrasi, banyak orang lebih bersemangat mengejar jabatan dibanding meningkatkan kualitas pelayanan. Di dunia akademik, tidak sedikit yang lebih tertarik pada posisi struktural dibanding pengembangan riset dan karya ilmiah.

Bahkan dalam realitas sosial tertentu, tidak sedikit orang yang ingin memegang banyak posisi sekaligus dalam waktu bersamaan: menjadi ketua organisasi ini dan itu, sekretaris lembaga ini dan itu, pembina komunitas ini dan itu, hingga terus menambah jabatan sosial yang kadang melebihi kapasitas kerja yang benar-benar dapat dijalankan secara maksimal.

Fenomena lain yang cukup terasa, kita bisa lihat semakin besarnya gairah masyarakat terhadap politik kekuasaan dibanding terhadap kerja profesional yang menghasilkan karya nyata.

Dalam banyak ruang percakapan sehari-hari pun baik di lingkungan perusahaan, termasuk di kampus, isu politik kekuasaan jauh lebih mudah membangkitkan antusiasme dibanding pembicaraan tentang peningkatan kualitas kerja, riset, inovasi, keterampilan, atau produktivitas.

Kita juga bisa melihat fenomena belakangan ini, semakin banyak orang yang ambisi dan berlomba ingin menjadi anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, pejabat, ketua organisasi, pimpinan lembaga, dan berbagai posisi struktural lainnya. Sementara minat untuk menjadi ilmuwan, peneliti, teknisi unggul, insinyur hebat, atau pekerja profesional yang benar-benar menghasilkan karya konkret sering kali tidak memperoleh gairah sosial sebesar itu.

Fenomena ini menunjukkan bahwa jabatan sering tidak lagi dipandang sekadar sebagai amanah atau tanggung jawab, tetapi juga sebagai simbol prestise sosial. Semakin banyak posisi yang dimiliki, semakin tinggi pula pengakuan yang dirasakan di tengah masyarakat.

Akibatnya, ruang sosial kita dipenuhi perlombaan mengumpulkan status, posisi, dan pengaruh, sementara kualitas output kerja nyata tidak selalu berkembang secara sebanding. Orang menjadi sibuk mempertahankan jabatan dan membangun relasi politik, tetapi kurang fokus membangun kompetensi, inovasi, dan produktivitas kerja yang konkret.

Tentu kepemimpinan tetap penting. Sebuah bangsa memerlukan pemimpin yang baik dan berintegritas. Namun persoalannya muncul ketika hasrat memegang posisi jauh lebih besar daripada hasrat menjadi pekerja keras dan profesional unggul di bidangnya.

Akibatnya, profesi atau posisi pekerja produktif yang sebenarnya merupakan tulang punggung kemajuan sering kurang memperoleh penghargaan sosial dan ekonomi yang memadai. Para pekerja lapangan, guru honorer, teknisi, pegawai biasa, atau karyawan yang bekerja keras dan menghasilkan output nyata setiap hari sering memperoleh penghargaan yang jauh lebih kecil dibanding mereka yang memiliki posisi struktural.

Pejabat mendapat penghasilan besar, sementara para pekerja yang benar benar langsung bersentuhan dengan proses produksi barang atau mereka yang benar-benar menghasilkan barang dan layanan justru dibayar jauh lebih murah, bahkan dengan perbandingan yang sangat jauh.

Dari sinilah perlahan muncul pola pikir sosial: “kalau ingin sejahtera dan dihargai, ya memang harus punya jabatan.” Akibatnya, tidak sedikit orang yang akhirnya lebih sibuk mencari jalan cepat masuk ke lingkaran kekuasaan dibanding menikmati dan mengembangkan profesinya secara serius.

Fenomena ini dapat dilihat dalam banyak ruang kehidupan sehari-hari. Di kantor, pegawai yang paling rajin belum tentu menjadi sosok yang paling dihormati. Kadang justru mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan lebih disegani. Akibatnya, sebagian orang lebih sibuk membangun relasi politik dibanding meningkatkan kualitas kerja.

Di kampus, tidak sedikit mahasiswa yang lebih sibuk mengejar posisi organisasi dibanding memperdalam kemampuan akademik atau penelitian. Jabatan organisasi sering dianggap lebih prestisius daripada menghasilkan karya ilmiah berkualitas.

Dalam birokrasi, energi besar kadang habis untuk perebutan posisi dan promosi jabatan, sementara kualitas pelayanan publik tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Persoalan lain muncul ketika kerja keras tidak diikuti penghargaan ekonomi dan sosial yang memadai. Banyak pekerja bekerja keras yang sebenarnya produktif, namun karena memang posisinya karyawan bawahan, mereka tidak mendapat apresiasi dan kesejahteraan yang memadai, bahkan tidak jarang "diperdaya" atau "dimanfaatkan" oleh bos atau atasan yang menduduki jabatan tinggi.

Dalam situasi seperti itu, motivasi untuk menjadi pekerja terbaik perlahan melemah. Orang akhirnya tidak lagi begitu tertarik dan senang dengan pekerjaannya, tetapi lebih tertarik mencari jalan cepat memperoleh posisi atau jabatan tertentu, yang kadang mengandalkan kemampuan “menjilat” atau cara-cara lain yang mengangkangi kompetensi profesional dan kerja keras.

Di sinilah budaya produktivitas sering kalah oleh budaya posisi dan jabatan. Masyarakat menjadi lebih tertarik membangun citra dan budaya "jilat menjilat" dibanding mempersembahkan kompetensi kerja keras yang produktif. Energi sosial habis dalam perebutan posisi, kuasa, dan pengaruh, bukan dalam kompetisi kerja dan karya produktif.

Tulisan ini tentu bukan upaya mengagungkan Tiongkok ataupun merendahkan negeri sendiri. Namun ada satu pelajaran penting yang tampak jelas: sebuah bangsa akan lebih cepat maju ketika kerja keras, disiplin, kompetensi, dan produktivitas memperoleh penghormatan sosial yang tinggi.

Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh banyaknya orang yang ingin memimpin atau menjadi pejabat, tetapi yang jauh lebih penting adalah banyaknya orang yang mau bekerja serius di bidangnya masing-masing.

Negeri ini memerlukan lebih banyak ilmuwan, peneliti, guru berkualitas, teknisi hebat, pengusaha inovatif, programmer, tenaga profesional, dan para pekerja keras yang unggul yang menghasilkan karya nyata.

Anak muda jangan hanya didorong bercita-cita menjadi “ketua”, tetapi juga menjadi ahli dan pekerja keras yang produktif. Karena pada akhirnya, bangsa besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang ingin memegang jabatan, melainkan oleh mereka yang mau bekerja, berkarya, disiplin, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)