Mutasi Pejabat Deli Serdang ke Medan, Sekda Wiriya Disorot Soal Utang Jabatan

TRIBUN-MEDAN.com MEDAN- Fenomena masuknya sejumlah mantan pejabat dari luar daerah ke lingkungan Pemerintah Kota Medan semakin jadi sorotan, baik di kalangan ASN internal maupun publik luas.

Merka tak sekadar masuk, tapi langsung menempati jabatan strategis, mengalahkan pejabat-pejabat Pemko Medan yang sudah puluhan tahun susah payah meniti karier.

Dua nama yang belakangan paling disorot adalah Citra Effendi Capah, kini menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Erfin Fakhrurrazi, yang baru saja menang kontestasi seleksi terbuka sebagai Kepala Inspektorat Medan.

Capah merupakan mantan pejabat Pemkab Deli Serdang, sementara Erfin berasal dari Pemkab Serdang Bedagai.

Masuknya keduanya ke struktur penting Pemko Medan bukan tanpa cerita. Informasi yang beredar, menyebut mutasi Capah tidak lepas dari kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman.

Keduanya pernah menjadi “duet” birokrasi di Pemkab Deli Serdang, ketika Wiriya menjabat Penjabat Bupati dan Capah merupakan Asisten Pemerintahan merangkap Pj Sekda.

Sementara Erfin Fakhrurrazi disebut mendapat angin segar melalui jalur pertemanan lama.

Ia dan Wali Kota Medan Rico Waas diketahui merupakan kawan sekelas ketika duduk di SMA Negeri 2 Medan.

Hubungan personal itu kian ramai dibicarakan setelah Erfin memenangkan seleksi terbuka Kepala Inspektorat, sementara Capah melenggang lewat mekanisme job fit.

“Bukan Sekadar Rotasi, Ini Soal Masa Depan Ribuan ASN Pemko Medan”

Pemerhati kebijakan publik, Elfenda Ananda, menegaskan bahwa fenomena pejabat “impor” ini bukan persoalan sederhana.

Di balik mutasi itu, ada masa depan ribuan ASN Pemko Medan yang bertahun-tahun meniti karier, namun harus melihat kursi-kursi strategis diduduki pendatang baru.

“Secara aturan memang boleh. Tapi faktanya, pejabat impor ini membuat kompetisi promosi jadi tidak seimbang. Mereka hadir dengan jejaring politik, hubungan personal, bahkan kedekatan emosional. ASN internal jelas dirugikan,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Elfenda menyebut, praksis ini hanya akan memperbesar risiko kerusakan sistem karier ASN jika proses seleksi, promosi, dan mutasi tidak dilakukan secara benar-benar objektif.

Ia menilai Pemko Medan belum mampu memberi jaminan bahwa pejabat impor tersebut tidak menggerus ruang promosi ASN yang sudah lama mengabdi.

“Kalau talent pool, rekam jejak, dan penilaian kinerja tidak dibuka ke publik, bagaimana menjamin mutasi ini murni soal kompetensi? Jangan-jangan hanya soal kedekatan politik atau balas budi,” tegasnya.

Intervensi Sekda? “Jawab dengan Transparansi, Bukan Bantahan”

Salah satu isu panas yang mencuat ke permukaan adalah dugaan campur tangan Sekda Wiriya Alrahman dalam proses mutasi dan penempatan pejabat-pejabat luar daerah tersebut.

Selain Capah, pola serupa juga ditemukan pada dua nama lain yang disebut berasal dari lingkaran birokrasi sebelumnya, yakni Heriansyah Siregar, mantan Kadis Perkim dan Pertanahan (proses perpindahan sedang berjalan), dan Imran Doni Fauzi, kini berdinas di BPBD Medan

“Pertanyaan publik sangat wajar, apakah jabatan diberikan karena kebutuhan kompetensi, atau karena relasi personal, politis, bahkan utang budi?” kata Elfenda.

Ia meminta Pemko Medan tidak sekadar menampik isu intervensi tanpa bukti. “Jika benar ada campur tangan di luar kewenangan, itu alarm serius. Merit system runtuh, dan karier ASN internal bisa habis dikorbankan.”

Rico Diminta Tegas: Jangan Terjebak Bayang-Bayang Pengaruh

Elfenda menilai Wali Kota Medan, Rico Waas, harus mengambil langkah korektif. Tanpa latar belakang birokrasi, Rico disebut harus lebih waspada terhadap potensi dominasi dan permainan pengaruh di sekelilingnya, termasuk oleh pejabat senior seperti sekda.

Ia menawarkan tiga rekomendasi:

1. Membuka proses mutasi, seleksi, dan promosi secara total, termasuk kompetensi, kualifikasi, dan alasan setiap penempatan.

2. Menegakkan merit system, pejabat luar daerah hanya boleh diambil jika memang tidak ada kompetensi yang memadai dari internal.

3. Mengendalikan potensi abuse of power, memastikan tidak ada pejabat, termasuk Sekda, yang bermain di luar koridor.

“Mutasi itu sah saja, selama untuk memperkuat organisasi. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Wali Kota harus berani mengutamakan pejabat internal Pemko Medan dan keluar dari bayang-bayang pendahulunya,” tutup Elfenda.

Sebelumnya, soal hubungan teman SMA Wali Kota Medan, Erfin tak bisa berkilah. Dia pun melemparkan jawaban diplomatis. 

"Kebetulan saja itu, Bang. Saya pikir di lingkungan Pemko Medan ini juga banyak satu sekolah SMA 2 Medan. Kebetulan saja ya," jawab Erfin saat dilantik 10 September 2025. 

Rico Waas juga mengakui faktanya ada. Katanya hasil tidak ada hubungan dengan proses perekrutan hingga pelantikan.

"Kalau tidak bisa bekerja dengan baik ya copot. Kita akan evaluasi 3 bulan kinerjanya. Gak bagus atau salah wewenang kita ajukan ke BKN (pergantian)," kata Rico Waas. 

(dyk/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan