PRESIDEN Prabowo Lantik Anggito Abimanyu Jadi Ketua dan 5 Anggota DK LPS

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Kemisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025-2030 dan lima anggota lainnya di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). 

Anggito Abimanyu yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), menjadi Ketua DK LPS sekaligus anggota.

Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). 

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.

Baca juga: Ayah Bejat Rudapaksa Anak Kandung hingga Melahirkan, Korban Tak Berani Lapor

Pantauan Kompas.com, prosesi pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

Kemudian, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DK LPS mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.

 "Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk menjadi Ketua Dewan Komisioner LPS, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggota Dewan Komisioner LPS, langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberi apapun kepada siapapun," kata mereka.

Baca juga: PELANTIKAN KABINET PRABOWO: Ribka Haluk sebagai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua

"Saya bersumpah, saya berjanji, bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," sambungnya.

"Saya bersumpah, saya berjanji, bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua DK LPS, Wakil Ketua DK LPS, Anggota DK LPS dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut," tambahnya.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Baca juga: Kronologi Penyerangan Karyawan Hotel di Medan, Berawal dari Kunci Kamar

Sebelumnya diberitakan, DPR RI sudah menyetujui penunjukan Anggito sebagai Ketua DK LPS.

Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025), usai Ketua Komisi XI DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan fit and proper calon anggota Dewan Komisioner LPS.

Selain Anggito, Komisi XI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS. 

Adapun, Doddy Zulverdi sebagai anggota DK LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank; dan Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai anggota DK LPS bidang Program Penjaminan Polis. 

Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS:

Ketua merangkap anggota: Anggito Abimanyu.

Wakil Ketua merangkap anggota: Farid Azhar Nasution.

Anggota: Doddy Zulverdi (Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank), Ferdinan Dwikoraja Purba (Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan Polis), Suminto (ex-officio Kementerian Keuangan), Aida S Budiman.

Profil Anggito Abimanyu

Anggito dikenal sebagai akademisi dan birokrat karena kiprahnya di bidang fiskal dan keuangan negara.

Anggito lahir di Bogor pada 19 Februari 1963. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kemudian meraih gelar Master of Science (M.Sc) dan Doctor of Philosophy (Ph.D) di University of Pennsylvania, Amerika Serikat.

Kariernya dimulai sebagai dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Ia kemudian bergabung di Kementerian Keuangan dan menduduki sejumlah jabatan penting di bidang kebijakan fiskal dan moneter.

 Anggito pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 2006–2010. Di posisi itu, ia terlibat dalam perumusan berbagai kebijakan fiskal dan reformasi sistem perpajakan.

Setelah itu, ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama pada 2012–2014, serta menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017–2022.

Pada Oktober 2024, Anggito kembali dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Dalam kapasitas itu, ia ikut mengawal kebijakan fiskal dan penguatan sektor keuangan nasional.

Anggito mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar LPS menjalankan mandat baru yang kini tidak hanya menjamin simpanan perbankan, tetapi juga mencakup sektor asuransi.

“Pertama, LPS kan lembaga penjaminan simpanan ya. Mandat yang baru kan disampaikan, di samping perbankan juga untuk asuransi. Jadi kita akan melaksanakan penempatan dana kalau memang oleh OJK dianggap ataupun asuransi yang masih kurang dana segar,” tuturnya.

Ia menambahkan, perluasan mandat tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR.

“Mandatnya memang diperluas sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Ada undang-undang P2SK yang baru yang sekarang digodok. Pada November dibahas. Dan nanti 2026 LPS dan OJK akan mengemban mandat-mandat lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggito menjelaskan dua tugas utama yang akan dijalankan LPS setelah perubahan tersebut.

“Ya tadi itu, satu soal penjaminan untuk asuransi baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Lalu, penempatan dana apabila bank atau polis asuransi itu mengalami gangguan likuiditas. Tetapi itu semuanya kan berawal dari penempatan dana dan pengawasan dari OJK,” tandasnya.

Fakta Singkat Anggito Abimanyu

Nama Lengkap: Anggito Abimanyu
Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 19 Februari 1963
Pendidikan:
• S1 Ekonomi, Universitas Gadjah Mada

• S2 Ekonomi, University of Pennsylvania

• S3 Ekonomi, University of Pennsylvania

Karier:

• Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

• Kepala Badan Kebijakan Fiskal (2006–2010)

• Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (2012–2014)

• Kepala BPKH (2017–2022)

• Wakil Menteri Keuangan (2024–2025)

• Ketua Dewan Komisioner LPS (2025–2030)

• Fokus Isu: Stabilitas keuangan, kebijakan fiskal, pengelolaan dana publik, dan reformasi lembaga keuangan

(Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan