Demo 'Bubarkan DPR': Massanya yang Bubar dari Gedung DPR

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mencoba meluruskan informasi terkait tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.

Menurutnya, tunjangan itu hanya berlaku dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, sebagai pengganti rumah dinas yang telah dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029," ujar Dasco.

Namun, penjelasan itu tak meredam amarah publik.

Besarnya tunjangan membuat pendapatan anggota Dewan meningkat hingga sekitar Rp 100 juta per bulan, memicu kritik di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut besaran tunjangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai pengganti rumah dinas bagi anggota DPR yang berasal dari daerah.

"Rumah dinas yang sudah dikembalikan kepada Setneg, maka penggantinya itu per bulan Rp 50 juta. DPR cuma menerima saja," jelas Misbakhun.

Secara matematis, Rp 29 miliar anggaran negara dikeluarkan untuk tunjangan rumah anggota DPR setiap bulan, dengan total anggota DPR sebanyak 580 orang.

Baca juga: DAFTAR Nama 141 Tokoh Menerima Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden Prabowo: Ada Puan Maharani. .

Demonstrasi di Jakarta

Sebelumnya di Jakarta, demonstrasi di depan gedung MPR/DPR RI sempat memanas pada Senin (25/8/2025) siang. 

Sekitar pukul 12.40 WIB, massa mulai bergerak ke arah Slipi dan Semanggi, melempar barang ke arah petugas. Polisi merespons dengan semprotan water cannon dan gas air mata.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo, memberikan komando dari atas mobil pengurai massa. "Kami bubarkan, karena aksinya sudah tidak kondusif," ujarnya.

Sebanyak 15 orang ditangkap, terdiri dari pelajar dan individu yang diduga kelompok anarko. Polisi menyebut penangkapan dilakukan untuk mencegah tindakan anarkis lebih lanjut.

Tuntutan demonstran mencakup pembubaran DPR, penolakan komersialisasi pendidikan, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penghentian praktik politik dinasti.

"Kami hidup susah, gaji DPR besar sekali," teriak seorang demonstran. Di antara kerumunan, tampak pelajar, buruh, pengemudi ojek daring, dan mahasiswa dari berbagai penjuru Jakarta.