INI KATA Fraksi Gerindra Soal Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati Dikabarkan Jabat Menpora

TRIBUN-MEDAN.com - Sebuah kabar menyebutkan keponakan Presiden Prabowo Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bakal menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Mepora). 

Rahayu telah menyatakan mundur dari jabatan anggota DPR RI.  

Setelah menyatakan mundur dari jabatan anggota DPR RI, kini muncul isu bakal menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahara (Menpora). 

Sebalumnya keponakan Prabowo menyatakan pengunduran diri lewat akun Instagram @rahayusaraswati pada Rabu (10/9/2025).

Kebijakan itu diambil buntut ucapan kontroversinya saat menghadiri podcast.

Setelah menyatakan mundur, Sara diisukan bakal menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) baru menggantikan Dito Ariotedjo.

Atas isu itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi buka suara.

Bambang Haryadi membantah isu yang beredar tersebut, kata dia, hal itu hanyalah sebuah gosip belaka.

"Ah, itu isu yang nggak ini lah, nggak bisa diberi (kepastian) isunya siapa. Jadi kita gini loh, sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan," kata Bambang saat jumpa pers di Ruang Fraksi Partai Gerindra, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Baca juga: CINTA Terlarang Hendra Siregar Warga Sidimpuan, Tega Siram Air Keras ke Wajah Wanita Simpanannya

Baca juga: Empat Joki SNPMB USU Asal Jogja Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara di Pengadilan Negeri Medan

Baca juga: Felipe Cadenazzi dan 2 Pemain PSMS Medan Masih Cedera Jelang Laga Tandang ke PSPS Pekanbaru

Lebih jauh, Bambang juga menyinggung kalau isu yang beredar itu apabila diibaratkan dalam agama Islam adalah ghibah.

Sehingga kata dia, isu Rahayu Saraswati menjadi Menpora usai Dito Ariotedjo direshuffle tersebut tidak perlu dibahas lebih jauh.

"Kalau di Islam, ghibah. Jadi tidak perlu kita bahas, kan. Siapa narsumnya? Kalau hanya mengutip dari sosmed, jangan dikutip. Itu jadikan bahan gosip aja, kan. Atau buat lucu-lucuan aja, kan," beber dia.

Terlebih kata pimpinan Komisi XII DPR RI itu, urusan penetapan menteri di kabinet adalah murni hak prerogatif dari Presiden RI.

Sehingga kata dia, Fraksi Gerindra di DPR tidak ada kewenangannya dalam membahas isu tersebut lebih jauh.

"Oh, kita nggak, bukan dari internal. Itu haknya Presiden. Masa kita campurin, kan? Itu hak prerogatif Presiden, kita nggak boleh ikutan," tandas dia.