ALASAN Listyo Sigit Bertahan jadi Kapolri di Tengah Reformasi Institusi: Tanggung Jawab Moral

"Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan moril mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi," tegasnya.

Rotasi Besar-Besaran dan Pembentukan Tim Reformasi

Di tengah bergulirnya pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto, Kapolri melakukan rotasi besar-besaran terhadap 60 perwira tinggi dan menengah.

Mutasi ini tertuang dalam dua surat telegram resmi: ST/2134/IX/KEP./2025 dan ST/2192/IX/KEP./2025, yang mencakup promosi jabatan strategis seperti Kapolda, Korps Brimob, intelijen, dan direktorat reserse.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja institusi.

Komite Reformasi Polri: Babak Baru Perbaikan Institusi

Presiden Prabowo Subianto sedang membentuk Komite Reformasi Polri sebagai respons atas krisis dan tuntutan publik.

Komite ini bersifat ad hoc dan akan bekerja selama enam bulan, dengan tugas merumuskan arah strategis reformasi Polri secara menyeluruh.

Komite akan diisi oleh tujuh hingga sembilan tokoh nasional, termasuk Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie.

Pelantikan komisioner menunggu kepulangan Presiden dari kunjungan luar negeri.

Wamensesneg Bambang Eko Suhariyadi menegaskan bahwa pembentukan komite ini bersifat mendesak dan tidak akan menjadi lembaga permanen.

Baca juga: Didesak Mundur, Kapolri Listyo Sigit: Saya Mundur Tak Menyelesaikan Masalah, Mungkin Semakin Parah

Tim Transformasi Reformasi Polri: Respons Internal Institusi

Kapolri juga membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang terdiri dari 52 perwira tinggi dan menengah, dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

Tim ini bertugas mendukung agenda reformasi melalui pendekatan sistematis dan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian.

Kapolri menegaskan bahwa tim internal Polri bukan tandingan bagi komite bentukan Presiden, melainkan bentuk respons cepat terhadap harapan publik.