Berita Nasional

Alasan Pemerintah Tolak Usulan MBG Diganti Jadi Uang, Singgung Soal Masyarakat Kelas Bawah

Maraknya kasus keracunan program MBG, banyak pihak yang mendesak untuk mengganti program tersebut.

(Warta Kota)
INSENTIF UNTUK GURU -- Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menerbitkan kebijakan baru terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah penerima manfaat. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2025, BGN menetapkan pemberian insentif bagi guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab distribusi makanan bergizi di sekolah. 

TRIBUN-MEDAN.com - Alasan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tolak usulan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti menjadi bantuan uang tunai.

Maraknya kasus keracunan program MBG, banyak pihak yang mendesak untuk mengganti program tersebut.

Namun usulan tersebut rupanya ditolak oleh Dadan Hindayana.

“Kita tidak menggunakan metode di mana uang dikirim ke orang tua dan orang tua suruh masak,” ujar Dadan dalam paparan virtualnya, Selasa (7/10/2025).

Dadan menjelaskan, jika dana MBG diberikan langsung dalam bentuk uang, maka efektivitas program akan sulit diawasi.

Ia khawatir sebagian besar anggaran justru tidak digunakan sesuai tujuan peningkatan gizi anak.

“Satu sisi kita ada kekhawatiran bahwa uang ini akan tidak tepat (sasaran), juga yang kedua tidak mampu membuat ekosistem,” kata Dadan.

Ia menegaskan, tujuan program MBG bukan hanya memberi makan kepada anak-anak.

Akan tetapi juga menciptakan sistem ekonomi pangan yang menyejahterakan masyarakat bawah.

“Kalau kita tidak menggunakan metode seperti sekarang, uang yang besar hanya digunakan untuk memberi makan anak-anak. Itu hanya satu sisi saja. Tapi dengan cara ini kita membangun rantai pasok dan menciptakan kebutuhan baru,” jelasnya.

Menurut Dadan, skema MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru membuka peluang ekonomi di tingkat akar rumput. 

Satu SPPG melayani ribuan penerima manfaat di sekitar sekolah dan diberi tanggung jawab penuh untuk menyediakan makanan bergizi setiap hari.

“Dengan satu SPPG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, terbentuklah new demand atau kebutuhan baru, atau boleh dikatakan juga sebagai new emerging market. Karena 3.000 orang itu yang bertumbuh dalam satu tempat, dilayani, itu akan membutuhkan kebutuhan yang luar biasa,” ucapnya.

Ia menambahkan, model seperti ini membuat uang negara benar-benar berputar di daerah. 

“Kita menciptakan kebutuhan baru sekaligus menjamin pemasarannya. Jadi ekonomi sudah bergerak di level paling bawah,” ujarnya.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved