BALASAN Menkeu Purbaya ke 18 Gubernur yang Protes Pemangkasan Dana TKD: Anda Bikin Kesan Baik Dulu

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Purbaya membalas protes 18 gubernur yang menolak pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026. 

Pemangkasan ini membuat sejumlah daerah harus pintar mengolah APBD untuk gaji pegawai dan pembangunan daerah. 

Para gubernur khawatir dengan pemangkasan dana TKD berdampak pada gaji pegawai PPPK yang selama ini ditanggung Pemerintah Provinsi.

Ada juga gubernur yang menyebutkan pemangkasan TKD memperparah kondisi keuangan daerah sebab PAD yang dihasilkan juga sedikit.   

Pada 2025 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran TKD sebesar Rp 919,9 triliun. Pada 2026 mendatang, anggaran yang diajukan awalnya Rp 650 triliun. Di tengah pembahasan dengan DPR, pemerintah akhirnya menambah anggaran Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.  

Menanggapi protes dari 18 gubernur ini, Menkeu Purbaya memberikan jawaban pedas. 

"Semuanya (kepala daerah) ngomong, enggak mau ketinggalan. Ada beberapa yang bilang ini memang mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Namun menurut Purbaya, pemda harus memperbaki kualitas belanja masing-masing agar pemerintah pusat tidak menurunkan alokasi anggaran daerah untuk tahun depan.

Sebab, keputusan penurunan anggaran TKD ini diambil lantaran pemerintah pusat menilai pemda selama ini tidak membelanjakan anggaran yang telah dialokasikan sesuai peruntukkannya.

"Saya bilang sih ya Anda bereskan aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Kan bukan saya yang ambil keputusan, ini di atas-atas sana," jelasnya. 

Baca juga: Kapolsek Siantar Marihat Turun ke Ladang Dukung Program Ketahanan Pangan

Baca juga: SOSOK Anak Eks Walikota Ditangkap Curi Sepatu di Masjid, Ayahnya Ditahan Kasus Korupsi Rp 26 Miliar

Purbaya menambahkan, penilaian mengenai kualitas belanja pemda yang buruk sudah terlanjur melekat di antara para pengambil keputusan.

Sehingga, sebelum pemda menuntut agar anggaran TKD tidak dipangkas, ada baiknya mereka berbenah diri terlebih dahulu.

"Mungkin desentralisasi enggak jelek-jelek amat tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus," ungkap Purbaya.

Apabila pemda berhasil memperbaiki kualitas belanjanya, maka Purbaya berjanji akan meminta para pengambil keputusan untuk menaikkan kembali anggaran TKD.

"Pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi," kata Purbaya.

Baca juga: Dana Transfer Pemprov Sumut Dipangkas 1,1 T di Tahun 2026, Bobby: Berdampak ke Kabupaten yang Kecil

Baca juga: Kaca Lokomotif Pecah akibat Pelemparan, Asisten Masinis KAI Sumut Terluka