Survei CELIOS: Bahlil Menteri Prabowo Paling Buruk, Masuk Daftar Paling Layak Kena Reshuffle

TRIBUN-MEDAN.com - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga riset ekonomi dan hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei nasional yang memotret penilaian publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Merah Putih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dinilai sebagai menteri dengan kinerja paling buruk dan menduduki posisi teratas dalam daftar pejabat yang dinilai layak untuk di-reshuffle.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merupakan lembaga riset independen yang berfokus pada isu-isu ekonomi, hukum, dan kebijakan publik.

Lembaga ini dikenal aktif melakukan penelitian berbasis data untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah serta memantau kinerja lembaga publik.

Dalam konteks survei kali ini, CELIOS mengumpulkan penilaian publik dan kalangan ahli guna mengukur tingkat efektivitas, akuntabilitas, dan dampak nyata dari kebijakan pemerintah setelah satu tahun berjalan.

Menurut Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, survei ini menjadi bentuk evaluasi publik terhadap performa pemerintah secara objektif.

 “Urgensi dari evaluasi kinerja pemerintah dalam satu tahun ini pada dasarnya adalah untuk melihat capaian dan tantangan di empat sektor utama, yaitu ekonomi, sosial politik, hukum, dan hak asasi manusia,” ujar Media dalam paparan hasil survei, Minggu (19/10/2025).

Ia menambahkan, “Data yang tercantum dalam laporan tersebut bukan merupakan opini dari CELIOS maupun penulis, melainkan hasil agregasi dari suara masyarakat yang dikumpulkan melalui metodologi penelitian terkait evaluasi kinerja tersebut.”

Bahlil Lahadalia Dinilai Terburuk

Dari hasil survei, Bahlil Lahadalia menjadi menteri dengan rapor terburuk, memperoleh nilai minus 151.

Nilai tersebut menempatkannya sebagai pejabat publik dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi dari masyarakat maupun para pakar.

“Peringkat pertama yang harus di-reshuffle itu adalah Pak Bahlil,” tutur Media Wahyudi Askar.

Reshuffle adalah menyusun ulang atau merombak susunan kabinet.

Di bawah Bahlil, ada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dengan nilai minus 81, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang memperoleh minus 79.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (minus 56), Menteri Kebudayaan Fadli Zon (minus 36), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (minus 34), dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (minus 22).

Berikutnya, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko (minus 14), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (minus 10), serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid (minus 7).

Berikut sepuluh pejabat yang dinilai harus di-reshuffle versi survei CELIOS:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana
Menteri HAM Natalius Pigai
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
Menteri Kebudayaan Fadli Zon
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid

Metodologi Survei CELIOS

Untuk diketahui, survei (survey) adalah metode riset sosial yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau pendapat dari sekelompok responden untuk menggambarkan pandangan umum masyarakat terhadap suatu isu.

Survei CELIOS kali ini melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah—mulai dari pedesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan.

Selain masyarakat umum, survei juga melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di seluruh Indonesia yang mewakili berbagai desk pemberitaan seperti ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan pada 30 September hingga 13 Oktober 2025, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran menyeluruh tentang persepsi publik terhadap kinerja kabinet.

Dari hasil agregasi data, sebanyak 29 persen responden memberi nilai 1 dari 10, menandakan kinerja dianggap sangat buruk. Sebanyak 14 persen memberi nilai 2, dan 20 persen memberi nilai 3.

Sementara hanya 2 persen responden memberi nilai 8 dan 1 persen memberi nilai 9. Tak satu pun memberikan nilai sempurna 10.

Sektor yang paling banyak dianggap belum tertangani dengan baik ialah penegakan hukum dan HAM (19 persen), disusul lingkungan (17 persen), ekonomi (14 persen), dan pendidikan (14 persen).

Adapun sektor kesehatan dan sosial masing-masing dinilai lemah oleh 11 persen responden, sementara infrastruktur dan pertanian masing-masing mendapat penilaian buruk dari 7 persen responden.

Rapor Merah untuk Pemerintah

Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, menyebutkan bahwa hasil survei kali ini secara umum menjadi “rapor merah” bagi pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Warna merah melambangkan rapor merah gitu ya. Jadi tidak ada cara lain untuk kemudian Pak Prabowo tidak berhenti di titik ini, harus melakukan evaluasi total, melakukan reshuffle kabinet, melakukan nomenklatur kementerian ini pangkas, dan merefleksikan dari data ini, publik menunggu,” ujar Galau dalam paparan hasil survei di Jakarta, Minggu (19/10/2025).

Ia menilai, Presiden Prabowo perlu melakukan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik, antara lain melalui reshuffle kabinet besar-besaran dan pemangkasan jumlah kementerian yang dianggap terlalu gemuk.

Menurut Galau, jumlah pejabat publik di Kabinet Merah Putih mencapai sekitar 140 orang, yang terdiri dari menteri, wakil menteri, utusan presiden, hingga penasihat presiden. “Jumlah ini terlalu gemuk dan tidak efisien,” katanya.

Lebih lanjut, hasil survei pada kalangan pakar menunjukkan 96 persen responden sepakat perlu ada pergantian menteri, dan 98 persen sepakat nomenklatur kementerian perlu dipangkas.

Nilai Kinerja Pemerintah Masih Rendah

Secara keseluruhan, CELIOS mencatat bahwa rata-rata nilai kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran hanya 3 dari skala 10.

Angka ini menurun dari hasil survei serupa pada 100 hari pertama pemerintahan, di mana Prabowo sempat mendapat nilai 5 dan Gibran 3.

“Kalau diibaratkan nilai sekolah, angka 3 dari 10 ini jelas berada jauh di bawah standar kelulusan yang biasanya ada di kisaran 6 atau 7,” ujar Media Wahyudi Askar.

Menurut CELIOS, rendahnya nilai tersebut mencerminkan masih lemahnya koordinasi antarlembaga, buruknya komunikasi publik, serta lambatnya realisasi program prioritas yang dijanjikan pemerintah.

Bahkan, dalam laporan yang sama, CELIOS menyebutkan hanya 1 persen responden yang menilai kinerja Prabowo–Gibran “sangat baik”, sementara hampir separuh responden menganggap kinerja mereka “sangat buruk”.

Makna Survei dalam Demokrasi

CELIOS menegaskan bahwa survei ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan menjadi bentuk partisipasi publik dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

“Agregasi ini merupakan rangkuman dari suara masyarakat yang kami lakukan lewat metodologi penelitian berkaitan dengan evaluasi kinerja ini,” papar Media Wahyudi Askar.

Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, presiden dan jajaran pemerintah adalah penyelenggara negara yang harus terbuka terhadap kritik dan masukan rakyat.

Kritik bukanlah bentuk perlawanan, tetapi cermin agar pemerintah dapat melihat kekurangan dan memperbaiki arah kebijakan.

10 Kementerian Terbaik dalam Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Lembaga survei IndoStrategi merilis hasil survei terkait 10 kementerian terbaik dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

IndoStrategi menggunakan metode penilaian dengan skala 0 sampai 5, dengan rincian:
0-2 (kinerja buruk), 2-4 (kinerja sedang), dan 4-5 (kinerja baik).

Skor itu merupakan hasil riset IndoStrategi yang diperoleh berdasarkan capaian program prioritas di setiap kementerian.

Berikut 10 kementerian terbaik versi IndoStrategi:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Abdul Mu’ti) dengan skor 3,35
Kementerian Luar Negeri (Sugiono) dengan skor 3,32
Kementerian Agama (Nasaruddin Umar) dengan skor 3,26
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Brian Yuliarto) dengan skor 3,22
Kementerian Pertanian (Amran Sulaiman) dengan skor 3,21
Kementerian Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dengan skor 3,15
Kementerian Dalam Negeri (Tito Karnavian) dengan skor 3,14
Kementerian Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin) dengan skor 3,13
Kementerian Kehutanan (Raja Juli Antoni) dengan skor 3,08
Kementerian Investasi/BKPM (Rosan Roeslani) dengan skor 3,08

“Berdasarkan hasil penelitian kami, Kemendikdasmen dengan Menteri Abdul Mu’ti menempati posisi pertama dengan skor 3,35,” ujar Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Secara keseluruhan, kementerian dalam Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo memperoleh nilai sedang. Namun, perbedaan skor antara satu kementerian dengan kementerian lain menunjukkan variasi kecepatan adaptasi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru.

“Tahun pertama ini merupakan masa transisi dari pemerintahan sebelumnya menuju konsolidasi program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Ali.

Adapun Kemendikdasmen yang mendapatkan skor tertinggi disebabkan oleh Abdul Mu’ti sebagai menteri yang dinilai berhasil menghadirkan sejumlah inovasi.

Mulai dari redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN), pembaharuan sistem kinerja guru dan kepala sekolah, hingga sistem penerimaan murid baru.

Ali menilai, Kemendikdasmen yang dipimpin Abdul Mu’ti berhasil menghadirkan inovasi yang adaptif terhadap pemerataan kualitas dan kebutuhan pendidikan di era digital.

“Inovasi pembelajaran deep learning dan koding diapresiasi sebagai langkah adaptif terhadap era digital. Program redistribusi guru ASN mulai memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan di daerah,” ujar Ali.

Riset IndoStrategi dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan metode purposive sampling dengan melibatkan 424 responden dari 34 provinsi.

Para responden dipilih berdasarkan pendidikan minimal strata satu (S1) dan pekerjaan tetap seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, atau pengusaha.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan