Berita Nasional

JOKOWI Buka Suara soal Polemik Beban Utang Whoosh: Kereta Cepat untuk Investasi Sosial

Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

(Kompas.com)
PENJELASAN JOKOWI - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara usai menjadi sasaran tembak atas kerugian yang dialami Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025).  

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara usai menjadi sasaran tembak atas kerugian yang dialami Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Utang proyek Kereta Cepat Whoosh dari China ini terus menjadi polemik yang tak berujung.

Namun Jokowi menegaskan bahwa Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025). 

Baca juga: Gadis 17 Tahun Viral Terkapar di Trotoar di Depok, Kabur dari Rumah, Bilangnya ke Sekolah

Jokowi menjelaskan, pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

 “Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi. 

KERETA CEPAT- Presiden RI ke 7, Joko Widodo saat berpose di depan lokomotif Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9/2023) silam di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Proyek ini kemudian jadi masalah karena membebani keuangan negara.
KERETA CEPAT- Presiden RI ke 7, Joko Widodo saat berpose di depan lokomotif Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9/2023) silam di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Proyek ini kemudian jadi masalah karena membebani keuangan negara. (Biro Pers Setpres)

Baca juga: Pengakuan 2 Remaja yang Begal Petugas Imigrasi Kualanamu, Uang Habis Buat Foya-foya ke Berastagi

Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

 “Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh. 

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya. 

Baca juga: BUDI ARIE Sebut Proyek Kereta Cepat Whoosh Punya Manfaat Besar ke Masyarakat: Ini Lompatan Besar

Subsidi Transportasi sebagai Investasi Jangka Panjang

Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI. 

“Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved