Berita Viral

BESOK Nama Soeharto Diumumkan Presiden Prabowo Bersama 10 Calon Penerima Gelar Pahlawan Nasional

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) besok.

Editor: AbdiTumanggor
ARSIP Kompas/JB Suratno
MANTAN PRESIDEN SOEHARTO: Mantan Presiden atau Presiden RI kedua Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998. Wacana pengusulan Soeharto dapat gelar Pahlawan Nasional diwarnai penolakan 

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) besok. 

Pengumuman tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. 

“Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Minggu (9/11/2025). 

Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam sepuluh daftar nama tersebut, Prasetyo pun membenarkannya.

“Ya, masuk, masuk,” ujar Prasetyo dikutip dari Kompas.com

Prasetyo lalu menjelaskan, alasan pemerintah hendak memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.

“Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” katanya.

Penolakan Datang dari PDIP

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya menolak keras rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto. Sikap ini sejalan dengan suara masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang menyoroti pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan.

Hasto menyatakan, "Gelar pahlawan nasional harus diberikan kepada sosok yang memperjuangkan nilai kemanusiaan, bukan yang membungkam rakyatnya sendiri."

Pernyataan ini disampaikan usai mendampingi Megawati Soekarnoputri berziarah di Makam Presiden Soekarno, Blitar.

“Kami mendengarkan masukan dari kalangan civil society, dari perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang belum ada penyelesaiannya,” ujar Hasto. 

Hasto juga mengacu pada upaya yang dilakukan Mahfud MD saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM untuk memfasilitasi rekonsiliasi nasional terkait pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Namun, upaya tersebut dinyatakan tidak membuahkan hasil. “Tentu saja ini menjadi bagian dari sikap PDIP yang tadi disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, jangan begitu mudah untuk memberikan gelar pahlawan,” imbuh Hasto. 

Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa gelar pahlawan nasional seharusnya diberikan kepada figur yang memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan kepada sosok yang justru mengkhianati nilai-nilai tersebut.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved