Prabowo Pasang Badan Polemik Whoosh, KPK Bidik Dugaan Mark Up Pembebasan Lahan

TRIBUN-MEDAN.com - Meski Presiden Prabowo Subianto pasang badan dalam polemik proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Kereta Cepat Whoosh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan terus berjalan.

Saat ini KPK mendalami dugaan mark up pembebasan lahan proyek Whoosh.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa fokus penyelidikan bukan pada operasional proyek, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya.

"Yang kami ketahui, ini sedikit mungkin, karena ini masih penyelidikan, materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah prosesnya, terkait dengan pembebasan lahan," kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Asep menegaskan bahwa operasional kereta cepat dapat terus berjalan. 

Namun, KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan kepada negara.

Modus korupsi yang didalami, jelas Asep adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar.

"Misalkan, pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi," jelasnya.

Lebih lanjut, Asep mengungkap indikasi serius bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," tegas Asep.

"Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah proyek negara ya harusnya tidak bayar," tambahnya.

KPK saat ini masih mendalami lokasi spesifik dari dugaan praktik korupsi lahan ini, apakah di kawasan Halim, Tegal Luar Bandung, atau di sepanjang rute. 

Tetap Jalan meski Prabowo Pasang Badan

Menanggapi tentang Prabowo pasang badan dalam polemik Whoosh, pimpinan KPK memastikan proses hukum akan berjalan secara independen. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (6/11/2025) menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan dan menepis anggapan adanya intervensi.

"KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya, kita fokusnya di situ," kata Budi.

Senada, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Kamis (6/11/2025), menjelaskan bahwa penyelidikan bertujuan mencari ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum.

"Penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya selesai," kata Tanak.

Hingga saat ini, KPK memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan pada tahap pengumpulan data dan informasi (pulbaket) untuk menemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup sebelum menentukan apakah kasus ini dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Jokowi yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Operasional berbayar dimulai pada 17 Oktober 2023, dan masyarakat sudah bisa memesan tiket melalui berbagai kanal.

Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan perusahaan China, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya. 

Luhut Sebut Sudah Busuk Sejak Awal

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka kalau proyek Whoosh sudah bermasalah sejak awal perencanaan.

Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut. 

"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," beber Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025). (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan