Perwira Tinggi TNI Disebut Bekingi Mafia Tanah Serobot Lahan Jusuf Kalla, Mabes TNI Angkat Bicara

Ringkasan Berita:Lahan Jusuf Kalla Diduga Diserobot Mafia Tanah

 

• Jusuf Kalla menuding perampokan atas tanahnya seluas 16 hektare
• Penyerobotan lahan disebu-sebut melibatkan mafia tanah dan oknum aparat  
• Beredar foto Jenderal TNI yang disebut-sebut tengah berada di lokasi saat eksekusi lahan milik JK 
• Markas Besar TNI Angkatan Laut angkat bicara memberi penjelasan

TRIBUN-MEDAN.com - Penyerobotan lahan Jusuf Kalla yang disebu-sebut melibatkan mafia tanah dan oknum aparat jadi sorotan publik.

Jusuf Kalla, mantan wakil presiden RI tersebut pun meradang.

Dia menuding lahannya diserobot oleh perusahaam PT Gowa Makassar Tourism Development, anak perusahaan Lippo Group. 

Tanah seluas 16 hektare ini kini mejadi sengketa. 

Jusuf Kalla menuding perampokan atas tanahnya.

Baca juga: Batalyon C Brimob Polda Sumut Musnahkan 10 Hektar Ganja di Perbukitan Mandailing Natal

Kasus itu ramai diperbincangkan bukan hanya karena JK yang diduga menjadi korban.

Baca juga: Prancis vs Ukraina Perebutan Tiket Piala Dunia 2026 Diprediksi Sengit, Siapa Menang?

Said Didu Singgung Perwira TNI

Namun juga karena beredar foto Jenderal TNI yang disebut-sebut tengah berada di lokasi saat eksekusi lahan milik JK di Makassar.

Terkait hal itu, mantan Sekretaris BUMN sekaligus aktivis,

Said Didu, bahkan lewat akun X pribadinya menyebut ada Perwira Tinggi (Pati) atau Jenderal baik dari TNI maupun Polri yang membekingi mafia tanah tersebut.

Baca juga: Gara-gara Nikita Mirzani Live Promo Produk dari Sel Penjara, Pejabat Kemenkumham Sibuk Klarifikasi

Tak tanggung-tanggung, ia menyebut ada Pati bintang 2 TNI Angkatan Darat (AD), Pati bintang 2 TNI Angkatan Laut (AL), Pati Markas Besar Polri dari dua unit yang membekingi mafia tanah dalam kasus sengketa tanah tersebut.

Mabes TNI AL Angkat Bicara

Menanggapi hal tersebut, Markas Besar TNI Angkatan Laut menegaskan keseriusannya.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait adanya keterlibatan personel TNI AL dalam permasalahan tersebut. 

"Tentunya terkait dengan dugaan yang belum terverifikasi ini, akan kami tindak lanjuti secara serius, dan akan kami update setelah ditinjau secara internal," kata Tunggul saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (13/11/2025).

Baca juga: Honda Hadirkan Edukasi Smart Technology di SMK Citra Harapan, Dukung Siswa Hadapi Dunia Industri

Foto Pati Bintang 2 TNI AD

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono mengonfirmasi foto yang beredar.

Ia mengatakan orang dalam foto yang beredar adalah Pati bintang 2 TNI AD yakni Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

Namun, kata dia, TNI AD sedang menelusuri dan mendalami informasi soal pemberitaan atau tudingan yang beredar di media sosial mengenai

keberadaan Mayjen Adipati di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh.

Ia menegaskan pada prinsipnya, setiap prajurit TNI Angkatan Darat, terlebih yang memegang jabatan strategis, selalu terikat oleh aturan dan kode etik

militer yang menuntut sikap profesional, netral, serta tidak terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan. 

"Karena itu, TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan

pernyataan lebih lanjut," kata Donny saay dikonfirmasi pada Kamis (13/11/2025).

"Kami juga berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi resmi dari kami, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi

keliru terhadap institusi TNI Angkatan Darat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya terjadi sengketa tanah seluas 164.151 meter persegi atau 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota

Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), antara PT Hadji Kalla dan anak perusahaan Lippo Group, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Pihak Lippo Group Membantah

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Chairman Lippo Group James Riady membantah lahan sengketa yang bikin Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla

meradang adalah milik Lippo Group. 

Dia mengatakan lahan sengketa itu adalah milik perusahaan terbuka besutan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana perusahaan Lippo

Group merupakan salah satu pemegang sahamnya.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda (pemerintah daerah) di daerah, yang namanya PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation (GMTD) Tbk, perusahaan terbuka, di mana Lippo salah satu pemegang saham, tapi itu perusahaan pemda," kata James saat ditemui di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat pada Senin (10/11/2025).

Dia juga mengatakan Lippo Group tidak ada kaitannya dengan masalah tersebut.

James juga menegaskan lahan itu bukan milik Lippo group.

Baca juga: Diperiksa Hari Ini, Roy Suryo Pastikan Hadir di Polda Metro Jaya: Cukup Senyumin Saja

"Bukan enggak tahu masalah, artinya itu tanah itu bukan punya Lippo, jadi enggak ada kaitan dengan Lippo, jadi kita enggak ada komentar," ujar dia.

Ia pun meyakinkan bahwa Lippo Group tidak menyerobot tanah sebagaimana yang ditudingkan ke pihaknya.

"Kamu percaya Lippo menyerobot tanah, kan enggak?," kata James.

Baca juga: Prancis vs Ukraina Perebutan Tiket Piala Dunia 2026 Diprediksi Sengit, Siapa Menang?

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan