SOSOK Christian Adrianus Sihite yang Berhasil Gugat UU Polri di MK

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Christian Adrianus Sihite menjadi sorotan publik karena menggugat Undang-Undang Kepolisian (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025, terkait dengan penugasan anggota Polri di luar kepolisian.

Mahkamah Konstitusi (MK) pun mengabulkan gugatan nomor Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tersebut.

MK memutuskan bahwa Kapolri tidak lagi bisa menugaskan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian. Namun hal itu diperbolehkan kecuali polisi sudah mengundurkan diri atau pensiun.

Putusan ini diambil dalam sidang perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 Ayat (3) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian.

Sebagaimana diketahui, permohonan ini diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. 

Mereka menyoroti praktik penempatan polisi aktif di jabatan sipil seperti Ketua KPK, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT, tanpa proses pengunduran diri atau pensiun.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Utama, MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002.

 “Yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud,” kata Ridwan.

Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian.

Sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Hal demikian menurut pemohon sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik.

Serta merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan seluruhnya.

Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan pasal tersebut justru menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Saat ini, banyak anggota polisi aktif yang rangkap jabatan, menduduki posisi strategis tersebar di berbagai Lembaga atau institusi sipil. Termasuk di antaranya di lembaga Komisi Perantasan Korupsi (KPK) yang sebelum sebelumnya tidak boleh sama sekali mendaftar komisioner sebelum dipastikan berstatus pensiunan.

Baca juga: RESMI Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan bagi Kapolri Tunjuk Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Baca juga: Anggota DPR Tanggapi Putusan MK soal Polisi Aktif Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil: Tidaklah Salah

Lantas bagaimana sosok keduanya?

Syamsul Jahidin merupakan mahasiswa doktoral sekaligus advokat.

Sedangkan, Christian Adrianus Sihite adalah lulusan sarjana ilmu hukum.

Dihimpun dari berbagai sumber, Christian Adrianus Sihite disebut bekerja sebagai legal officer di PT Angkasa Pura II.

Berikut Biodata Singkat Christian Adrianus Sihite:

• Nama Lengkap: Christian Adrianus Sihite
• Pendidikan: Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Pamulang, dengan IPK 3,73
• Profesi: Legal Officer di PT Angkasa Pura II, Tangerang, Banten
• Asal/Tempat Tinggal: Kota Tangerang, Banten, Indonesia

Peran Publik:

• Pemohon II dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, yang menguji Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
• Gugatan ini diajukan karena ia merasa dirugikan secara konstitusional: lulusan hukum seperti dirinya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak akibat adanya anggota Polri yang menduduki jabatan sipil.

Konteks Gugatan UU Polri:

• Isi Gugatan: Christian menilai Pasal 28 ayat (3) UU Polri memberi peluang anggota Polri menduduki jabatan sipil, sehingga mengurangi kesempatan kerja bagi lulusan hukum sipil.
• Sidang MK: Dilaksanakan pada 11 Agustus 2025 di Ruang Sidang Panel MK, Jakarta.
• Dampak: Kasus ini menyoroti isu tumpang tindih kewenangan antara Polri dan jabatan sipil, serta membuka diskusi publik tentang perlindungan hak konstitusional warga sipil.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel ini sebagian telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan