Berita Viral

NASIB Manaf Zubaidi Kehilangan Jabatan di UPB Imbas Debat Dengan Dedi Mulyadi, Eks Jaksa Kena Sentil

Eks Jaksa Manaf Zubaidi kehilangan pekerjaan sebagai pengawas yayasan di Universitas Buana Perjuangan (UBP) imbas berdebat dengan Dedi Mulyadi.  

Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel
DEDI MULYADI DIDAMPRAT: Haji Manaf (KIRI). Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KANAN). - Terungkap kebohongan Haji Manaf yang mendamprat Dedi Mulyadi, pensiunan jaksa berbisnis ilegal. 

TRIBUN-MEDAN.com - Eks Jaksa Manaf Zubaidi kehilangan pekerjaan sebagai pengawas yayasan di Universitas Buana Perjuangan (UBP) imbas berdebat dengan Dedi Mulyadi.  

Manaf Zubaidi merupakan pemilik ruko yang dirobohkan pemerintah Jawa Barat. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merobohkan ruko milik Manaf yang berdiri di jalur sungai. 

Perobohan itu membuat perdebatan.  

Manaf tak terima dengan kebijakan Dedi Mulyadi meski sudah jelas bersalah. 

Akibatnya Manaf dinonaktifkan dari jabatan pengawas yayasan di Universitas Buana Perjuangan (UBP).

Hal tersebut disampaikan langsung Sekretaris Yayasan Buana Pangkal Perjuangan (YBPP) Karawang, Ahmad Fauzi melansir dari Tribunjabar.com, Jumat (14/11/2025).

Menurut Fauzi, sikap dan pernyataan Manaf dalam perdebatan yang terjadi saat kegiatan penataan saluran sekunder Pasirpanggang itu merupakan tindakan pribadi.

Hal itu tidak mewakili sikap kelembagaan.

"Kami sudah melakukan pembinaan internal dengan menonaktifkan yang bersangkutan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Fauzi, Kamis (13/11/2025).

Baca juga: Tujuh Atlet Sumut Bela Indonesia di Kejuaraan Atletik Asia Tenggara U18–U20 2025

Baca juga: LIVE SCORE Hasil Polandia vs Belanda Siapa Menang, Link Siaran Langsung Kualifikasi PIala Dunia

Baca juga: Cacing Tanah Ditemukan dalam MBG Siswa di SMAN 6 Medan, Disdik Sumut Minta Pengawasan Diperketat

Fauzi menegaskan, YBPP Karawang mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya penertiban dan normalisasi daerah aliran sungai serta saluran air di Karawang, termasuk di Pasirpanggang.

"Kami menghormati dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menata saluran air demi kepentingan masyarakat luas,” kata dia.

Sebagai lembaga pendidikan dan sosial, lanjut Fauzi, YBPP UBP Karawang menjunjung tinggi nilai etika, sopan santun, dan kerja sama yang baik dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

“Ini juga bentuk komitmen kami menjaga nama baik lembaga serta hubungan harmonis dengan pemerintah,” kata dia.

Selain itu, Fauzi mengimbau masyarakat agar dapat membedakan antara tindakan personal dengan sikap kelembagaan.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved