Tanggapan Golkar Polemik 1.098 Sapi Kurban Presiden Prabowo 100 Miliar Diambil dari APBN

TRIBUN-MEDAN - Partai Golkar menanggapi polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Iduladha 1447 Hijriah

Sepreti diberitakan,Prabowo menyalurkan sebanyak 1.098  sapi kurban untuk Iduladha 2026 dengan total anggaran mencapai Rp 100 miliar yang bersumber dari APBN.

Baca juga: Hukum Menjual Daging Kurban dan Kulitnya saat Idul Adha, Apakah Diperbolehkan?

Harga rata-rata per ekor diperkirakan mencapai sekitar Rp 91 juta di setiap daerah tergantung pada bobot dan lokasi pembelian.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menganggapi, program bantuan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres) yang sah dan telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.

Baca juga: Alasan Menteri HAM Pigai, Sidang Live dari Pengadilan Kasus Nadiem Disebut Langgar HAM

“Penggunaan APBN oleh Presiden untuk bantuan sapi kurban itu adalah bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya jelas, agar rakyat yang membutuhkan juga bisa merasakan kebahagiaan Iduladha. Itu dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan skema Banpres dan sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya,” kata Idrus, dalam konferensi pers kepada wartawan, di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Menurut Idrus, penyaluran 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo tidak boleh dipersepsikan sebagai kepentingan pribadi maupun pencitraan politik

. Seluruh bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui masjid, pondok pesantren, organisasi keagamaan, serta kelompok masyarakat di berbagai daerah.

Ia menilai kritik terhadap penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban cenderung mengabaikan substansi utama program tersebut, yakni nilai sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan semua hal dipolitisasi. Dalam tradisi pemerintahan Indonesia, bantuan kemasyarakatan seperti ini sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.

 Jadi tidak benar kalau ada narasi seolah-olah Presiden Prabowo menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Idrus juga menegaskan Ketua Umum DPP Partai Golkar telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk mendukung program pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.

“Ketua Umum Partai Golkar sudah menginstruksikan kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar agar seluruh program pemerintah dan kebijakan Presiden, karena pasti menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan umat, dan kepentingan bangsa harus kita dukung sepenuhnya. Karena itu, Golkar harus berada di barisan terdepan dalam mengawal kebijakan yang memang ditujukan untuk rakyat,” kata Idrus.

Lebih lanjut, Idrus meminta publik tidak membangun prasangka terhadap Presiden Prabowo terkait kebijakan tersebut. Menurut dia, seluruh proses penyaluran bantuan telah sesuai dengan aturan hukum dan syariat Islam.

“Kita harus yakin bahwa Presiden tidak mungkin mengambil langkah yang melanggar aturan. Dari aspek perundang-undangan sudah jelas, dari aspek syariat juga tidak ada masalah. Semua sudah dikaji dan dipastikan sesuai ketentuan,” ucapnya.

Idrus menambahkan program bantuan kemasyarakatan itu tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menggerakkan ekonomi peternak lokal.