Baru Enam Koperasi di Siantar Miliki Gerai, Penting untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi RI Henra Saragih menyambangi Kota Pematangsiantar. Ia memaparkan, dari 53 koperasi yang dibentuk, baru enam yang sudah memiliki gerai. 

Henra mengatakan, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berperan penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mewujudkan pemerataan pembangunan di tingkat desa/kelurahan. 

KDKMP didesain untuk memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Data aktivasi Simkopdes (Microsite) per 30 Oktober 2025, katanya, untuk Kota Pematangsiantar dari 53 KDKMP, saat ini yang telah memiliki akun sebanyak 44 KDKMP (83 persen), update microsite 24 KDKMP (45 persen), yang memiliki gerai 6 KDKMP (11 persen), dan yang mengajukan proposal kemitraan (BUMN) dan pembiayaan (Himbara) baru 8 KDKMP (15 persen).

Namun, per 10 November 2025 menjelang workshop, seluruhnya meningkat mencapai 100 persen. 

Baca juga: Kemenkop RI - USI Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih , Gelar Kuliah Umum dan Teken MoU

“Sehingga diperlukan Workshop Percepatan Operasionalisasi dan Digitalisasi Simkopdes dalam proses kemitraan dan pembiayaan, pendataan keragaan, potensi desa/kelurahan, serta aset desa/kelurahaan,” kata Henra.

Dengan keterbatasan sumber daya, katanya, Kementerian Koperasi RI bersama Pemko Pematangsiantar berinisiatif menggelar workshop, yang didukung berbagai mitra swasta, seperti perusahaan distribusi sembako, teknologi/tech provider, pemasok, lembaga pembiayaan (bank/KSO), dan sebagainya.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan koperasi, khususnya KDKMP yang sekarang memasuki fase ke-2 (fase-1: penguatan kelembagaan). Fase 2 adalah fase operasionalisasi KDKMP yang berfokus pada pengembangan usaha, mencakup digitalisasi, kemitraan, dan akses pembiayaan," jelas Henra.

Khusus pembiayaan, sambungnya, perkembangannya sesuai Inpres RI Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Hal ini merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan bagi KDKMP dalam penyediaan tanah 1.000 meter untuk pembangunan gerai. Sehingga diharapkan pada Maret 2026 semua KDKMP sudah beroperasi secara penuh.

Dalam kesempatan tersebut, Henra menyampaikan tujuan workshop tersebut, yakni: memberikan pemahaman teknis dan praktis mengenai operasionalisasi 53 KDKMP berbasis digital (Simkopdes), mempercepat pencapaian target operasionalisasi 100 persen KDKMP, termasuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat yang menjadi anggota KDKMP. 

Untuk itu, kehadiran business asisstant (BA) dan project managemen office (PMO) agar dapat dimaksimalkan; membangun jejaring kolaborasi KDKMP dengan mitra swasta, distributor sembako, penyedia aplikasi teknologi, pembiayaan/bank/KSP, dan lainnya. 

Menurut Henra, acara tersebut bukan sekadar sosialisasi KDKMP. Disebut workshop karena dirancang agar seluruh peserta dapat melakukan praktek langsung di tempat, yaitu praktek dan tutorial 4 prioritas Simkopdes. 

Jika gerai yang paling sederhana belum ada, maka kantor kelurahan dapat menjadi gerai sederhana untuk usaha koperasi, seperti penjualan sembako atau tempat bazar sembako dengan Dinas Ketahanan Pangan.

Sehingga masyarakat/calon anggota tertarik bergabung menjadi anggota koperai/KDKMP.