TKD Simalungun Dipotong Rp 415 Miliar, Pemkab Kejar Target PAD

“TKD pasti berkurang ya. Kemudian APBD kan banyak proporsinya nggak hanya TKD saja. Pasti terjadi lah perubahan,” kat Simson.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Eti Wahyuni
HO
Penampakan Kantor Bupati Simalungun di Kecamatan Pematang Raya 

TRIBUN-MEDAN.com, RAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun tampaknya bakal kelabakan untuk membenahi infrastruktur yang rusak di Kabupaten Simalungun pada Tahun Anggaran 2026.

Sesuai rencana, Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa akan memotong Transfer pusat Ke Daerah (TKD) Kabupaten Simalungun sebesar Rp 415 miliar.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Simalungun, Simson SSTP mengakui pasti ada dampak yang terjadi di Kabupaten Simalungun dalam belanja modal tahun depan.

“Ya terjadi efisiensi lah dari Pemerintah Pusat ke kita pada tahun depan. Nilainya kurang lebih Rp 415 miliar. Yang tadinya misal jumlahnya sekian jadi berkurang lah tahun depan Rp 415 miliar,” kata Simson saat dikonfirmasi Kamis (30/10/2025).

Simson mengakui bahwa dengan adanya pengurangan Rp 415 miliar ini tentunya APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2026 akan berubah dari rencana awal. Walau pun saat ini, Pemkab Simalungun terus mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: Pemkab Asahan Tingkatkan PAD dari Retribusi dan Pajak dengan Tak Memberatkan Masyarakat

“TKD pasti berkurang ya. Kemudian APBD kan banyak proporsinya nggak hanya TKD saja. Pasti terjadi lah perubahan,” kata Simson.

Simson mengakui bahwa beberapa program kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 akan fokus pada tingkat prioritas lebih dulu. Sebab ada dampak yang ditimbulkan karena efisiensi sebesar Rp 415 miliar.

“Pasti berdampak lah. Mungkin ada infrastruktur yang kita akan kerjakan tahun 2026, bisa jadi tidak berjalan atau dikerjakan dengan budgeting anggaran yang seefisien mungkin,” kata Simson.

Simson menyebut bahwa Pemkab Simalungun juga memiliki mandatory spending dalam belanja pegawai. Apalagi tahun ini ada pengangkatan ribuan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

“Makanya kita terus melakukan akselerasi melalui pendekatan ke Pemerintah Pusat. Melakukan penyelarasan program yang bisa dilakukan Pemerintah Pusat ke daerah dan supporting apa yang kita bisa lakukan kepada Pemerintah Pusat,” kata Simson.

Simson juga berharap masyarakat bisa melihat lebih luas kondisi Kabupaten Simalungun yang memiliki keterbatasan anggaran pada tahun depan. Sehingga masyarakat lebih bersabar dan tetap mendukung rencana pemerintahan Bupati Anton Achmad Saragih dan Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga.

Saat ini, Pemkab Simalungun tengah mengejar target PAD TA 2025 dan mencari langkah-langkah yang kreatif untuk mencari sumber pendapatan negara lainnya.

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved