Landen Marbun Minta RS Umumkan Ketersediaan Kamar di Layar Informasi dan Website

TRIBUN-MEDAN.com - Pemprov Sumut segera memberlakukan Universal Health Coverage (UHC) pada Oktober 2025 agar masyarakat bisa berobat dengan e-KTP.

Dhani Ahmad, warga Jalan Tangguk Bongkar VIII, Kecamatan Medan Denai, mengapresiasi kebijakan ini dalam forum Sosialisasi Perda (Sosper) anggota DPRD Sumut, Landen Marbun, Senin, 15 September 2025.

Namun ia berharap DPRD Sumut bisa mengawasi praktik UHC di setiap rumah sakit.

"Misalnya soal ketersediaan kamar," ucapnya kepada Landen Marbun.

Dhani menjelaskan selama menggunakan BPJS Kesehatan, ia merasa sulit mendapat kamar dan harus lama menunggu di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Bahkan ia pernah pindah rumah sakit karena pihak rumah sakit mengaku kamar penuh.

"Kalau biaya gratis tapi kamar penuh, kan sama saja nol. Kami berharap rumah sakit tidak 'anak-tirikan' pengguna UHC daripada asuransi swasta," tambahnya.

Menanggapi hal ini, Landen Marbun akan menyampaikan keluhan warga secara tertulis ke Pemprov Sumut.

Landen menyarankan agar seluruh rumah sakit mengumumkan ketersediaan kamar di layar informasi dan website.

"Di layar harus ditulis jumlah kamar kosong, termasuk bed ICU. Informasi ini juga harus ada di situs rumah sakit agar warga bisa akses sebelum berobat," ucap Landen Marbun.

Kelengkapan informasi ini akan menyempurnakan sistem jaminan kesehatan yang  menjadi prioritas Pemprov Sumut.

Turut hadir dalam Sosper Landen Marbun yakni Tokoh Agama Pdt. Marudut Sihombing, St. Paski Sihaloho, Lurah Sintong Sagala, Tokoh Masyarakat Op. Polin Sitanggang, Ny. Pangaribuan br. Limbong, seluruh Kepala Lingkungan dan para Ketua Ranting PDI Perjuangan.

(cr5/tribun-medan.com)