UHC tak Bisa Cover Korban Tindak Kejahatan, Gubsu Bobby: Ada BPJS Ketenagakerjaan dan Jamsostek

"Rencana memasukkan poin ke Perda ya. Emang masih banyak yang masih kita kejar kedepannya. kami sedang mempersiapkan juga Perda pekerja rentan. di Sumut. pekerja rentan harus kita lindungi sehingga mereka mendapat BPJS ketenagakerjaan. Ini bakal jadi perhatian kami ke depan," jelasnya.

Meski begitu ia meminta Pemprov lebih serius lagi dalam penanganan begal dan penganiayaan di Sumut. 

"Selain korban yang kita pikiran, saya lebih fokus bagaimana bisa mencegah begal. Dan ini Sudah sejalan dengan pemerintah dalam perang narkoba. Kalau kita temukan masalah di atas 80 persen begal itu pemakai (narkoba) jelasnya. 

Sementara itu, pengamat sosial Sumut Suryadi mengatakan, penanganan kesehatan korban dan penganiayaan di Sumut harus menjadi perhatian serius. 

"Memang benar bahwa pengecualian untuk korban begal dan penganiayaan dalam program UHC menjadi perhatian serius. Kasus-kasus tersebut sangat mendesak dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat," jelasnya.

Untuk itu, ia berharap Pemprov Sumut dapat mempertimbangkan revisi kebijakan UHC agar korban begal dan penganiayaan bisa ditangani. 

"Saya berharap pemprovsu dapat mempertimbangkan revisi kebijakan untuk memastikan bahwa semua warga, termasuk korban kejahatan, mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan tanpa diskriminasi," jelasnya.

Dikatakannya, progam UHC ini cukup bagus dan merupakan langkah positif bagi warga Sumut. 

"UHC yang diluncurkan oleh Pemprov Sumut merupakan langkah positif dalam memberikan akses kesehatan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan KTP sebagai sarana untuk mendapatkan layanan kesehatan, namun perlu perhatian khusus untuk korban korban di atas," jelasnya.

Untuk itu, katanya Pemprov perlu mengambil beberapa langkah seperti mengeluarkan kebijakan yang menjamin akses kesehatan bagi korban kejahatan. 

"Membangun kerjasama dengan rumah sakit untuk memberikan layanan darurat bagi korban tanpa biaya. Dan menyediakan anggaran khusus untuk menangani kasus-kasus ini," jelasnya. 

Sebelumnya, 

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, warga Sumatera Utara sudah bisa berobat dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per 1 Oktober 2025.

Bobby Nasution menjelaskan, hal itu dikarenakan Sumut telah mendapat predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, per 1 September 2025. 

Untuk itu, Bobby Nasution meminta kepada seluruh perangkat daerah, bisa memastikan dan berkoordinasi soal layanan UHC bisa dinikmati masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumut.