Mendagri Soroti MPP di Sumut Baru Ada di 6 Kab/Kota: Bukan Nyalahi Pak Bobby

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti masih minimnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Sumut.

Berdasarkan data yang dimiliki Tito, MPP cuman ada di enam kab/kota seperti Medan, Labuhan Batu Utara, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi, Asahan, dan Pematang Siantar.

Padahal Sumut memiliki 33 Kab/Kota dan MPP Ini satu diantara layanan yang bisa membantu memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat menyurat termasuk pengurusan untuk mendapatkan hunian MBR.

"Sumut baru enam mal pelayanan publik. Ini layanan satu atap. Biasanya ada outlet pengurusan PBG, Capil, Bank, Dinas Perumahan dan lain-lain. Tapi baru ada enamm di Sumut dari 33 kab/kota," jelasnya.

Meski begitu, kata Tito, dirinya tidakk menyalahkan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Namun di beberapa daerah itu hampir semua kab/kota sudah memiliki MPP.

"Ini saya tak menyalahkan Pak Bobby. Karena ini sudah program lima tahun lalu. Daerah lain seperti di Jabar sudah ada 289 MPP dan itu sangat membantu masyarakat," katanya.

Menurutnya dengan adanya MPP, pengurusan mendapatkan rumah subsidi MBR jadi lebih mudah dan praktis.

"Itu di beberapa daerah ada yang 30 menit pengurusan PBG sudahh selesai. Pembuatan PBG harusnya sudah cukup dua hari.

Untuk itu saya minta kepala daerah betul-betul dalam pengurusan izin PBG ini karena lebih cepat, haga lebih murah development dapat menurunkan harga begitu dengan pajaknya.

Jadi saya minta segera buat one drop sistem dalam pengurusan izin perumahan MBR,"katanya.

Sementara dalam sambutan Tito, ia juga meminta Bobby untuk mengajak bupati/wali kota untuk segera membangun MPP.

"Saya mohon dengan hormat pak Bobby dibantulah supaya digedor kepala daerahnya mendirikan MPP. Dimana semua pengurusan berada di sana. Ini cukup memudahkan masyarakat," jelasnya.

Jika tidak ada MPP, kata Tito sangat berdampak pada program pembangunan rumah MBR di Suut.

"Tapi kalau cuman 6 yang punya MPP 28 darah lainnya itu harus dor to dor. Awalnya masayarakat datangi developer kemudian.