• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribun Medan
Home » Sumut

Gabpeknas Bantah Dibekukan

Selasa, 12 Juli 2011 17:21 WIB
Laporan Wartawan Tribun Medan, Adol Frian Rumaijuk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -
Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) membantah dibekukan oleh Mahkamah Agung RI. Karenanya, seluruh badan usaha (perusahaan jasa konstruksi) di Indonesia, termasuk di Sumut, yang bernaung di Gabpeknas, dihimbau tetap tenang.

"DPP menghimbau seluruh badan usaha naungan Gabpeknas untuk tetap tenang menyusul adanya isu pembekuan yang disebarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Ketua Umum DPP Gabpeknas TB Pangaribuan SH melalui Ketua I DPD Gabpeknas Sumut, Ir Henri R Situmorang kepada wartawan di Medan, Selasa (12/7).

Henri mengatakan sejumlah oknum menyebar isu pembekuan Gabpeknas melalui SMS telepon seluler, diantaranya dari Ketua DPD Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas) Sumut Ir Junjungan Pasaribu. Hal ini ditengarai karena salah pemahaman menyusul terbitnya iklan pengumuman pembekuan Gapeknas mulai tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota pimpinan TB Pangaribuan, sebagaimana yang dimuat di media massa tertanggal 5 Juli 2011.

Pembekuan Gapeknas TB Pangaribuan sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 24 K/Pdt/2004 tertanggal 28 April 2005, Jo Putusan PT DKI Jakarta No.99/Pdt/2003/PT. DKI tanggal 31 Juli 2003, Jo Putusan PN Jakarta Barat Np. 157/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR tanggal 28 Nopember 2002 yangberkekuatan hukum tetap. "Namun kami klarifikasi bahwa isu pembekuan Gabpeknas tidak benar. Namun yang benar adalah pembekuan Gapeknas pimpinan TB Pangaribuan," ujarnya.

Dijelaskan, TB Pangaribuan pernah mengklaim diri sebagai pimpinan Gapeknas yang sah dan tidak mengakui Ketua Ir Manahara R Siahaan. Namun pada tahun 2004, TB Pangaribuan membubarkan Gapeknas pimpinannya, termasuk logo dan AD/ART. Kemudian pada tahun yang sama, dibentuk Gabpeknas dengan logo, AD/ART dan platform yang berbeda dari Gapeknas melalui wadah musyawarah nasional (Munas).

Henri juga menghimbau agar badan usaha anggota Gabpeknas, tetap menjalankan aktivitasnya sebagaimana perlunya. Jika kemudian ada hal-hal yang kurang jelas, diminta agar langsung menghubungi DPD Gabpeknas Sumut di Jalan Sisingamangaraja Medan (Samping SPBU KPUMMedan).

Kemudian bila secara langsung menerima SMS pembekuan, dianjurkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. "Itu adalah tindakan yang melecehkan marwan dan nama besar Gabpeknas," sebutnya. Henri juga meminta stakeholders, khususnya pemerintah selaku pengguna jasa, untuk tidak terpengaruh atas SMS bohong tersebut. "Ini semua merupakan rekomendasi dari Munas Gabpeknas di Cisarua, 5-7 Juli 2011," katanya.

Secara terpisah Ketua DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumut Erikson Tobing kepada Wartawan menyebutkan, yang menyebutkan Gabpeknas dibekukan adalah tidak benar. Erikson menilai hal itu hanya sebagai upaya memecah belah Gabpeknas.

Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Sumut, Ir Robertman Sirait mengatakan, tidak benar Gabpeknas dibubarkan. Dia menjelaskan bahwa isi putusan Mahkamah Agung tersebut, hanya menegaskan pembekuan terhadap Gapeknas pimpinan TB Pangaribuan, bukan Gabpeknas.

"Gapeknas pimpinan TB Pangaribuan yang lahir dari konflik dengan Manahara R Siahaan dan Gabpeknas adalah dua hal yang berbeda. Gapeknas telah dibubarkan sebelum TB Pangaribuan membentuk Gabpeknas. Jadi tidak ada kaitan putusan Mahkamah Agung itu dengan Gabpeknas, artinya Gabpeknas tetap ada" katanya.(afr/www.tribun-medan.com)
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
14274 articles 33 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas