Tunjuk Perwira Polri Jadi Pj Gubernur Sumut, PDI P Minta Mendagri Dengar Suara Publik
"Saya belum posisi sepakat atau tidak, karena penjabat gubernur itu otoritas pemerintah pusat.
Penulis: Tulus IT | Editor: Salomo Tarigan
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman tidak punya sikap apa pun terkait rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Sumut.
Sebab, kata dia, penunjukkan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Saya belum posisi sepakat atau tidak, karena penjabat gubernur itu otoritas pemerintah pusat. Kalau saya yang ngusulkan, belum menentukan itu," kata Wagirin, Selasa (30/1/2018).
"Tidak ada posisi DPRD berhak menolak atau tidak," sambungnya.
Bagi Wagirin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mungkin mengambil kebijakan di luar koridor aturan yang berlaku.
"Yang namanya penjabat itu kewenangan Menteri Dalam Negeri, yang penting pada koridor aturan main di republik ini. Mana mungkin seorang menteri mengambil keputusan di luar koridor," katanya.
Perhatikan Suara Publik
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo perlu mempertimbangkan suara publik terkait usulan pengangkatan perwira tinggi Polri sebagai penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Basarah mengatakan, publik meragukan netralitas perwira tinggi Polri jika diangkat sebagai penjabat gubernur. Khususnya di Jabar.
Baca: Kasus Suap Pengesahan APBD Prov Sumut, Mantan Anggota DPRD Ini Jelaskan Pemeriksaan KPK
Baca: Tuntut Polisi Tangkap Mujianto, Marlon Purba Malah yang Dicokok Tim Mabes Polri
Sebab, salah satu pasangan calon kepala daerah yang bertarung di sana adalah mantan Kapolda Jabar Komjen (Pol) Anton Charliyan.
Adapun, nama perwira tinggi Polri yang diusulkan menjadi penjabat gubernur Jabar adalah Irjen (Pol) Iriawan, mantan Kepala Polda Jabar sebelum Anton.
"Publik menilai ada Anton Charliyan sebagai mantan Kapolda Jabar yang diusulkan sebagai calon wakil gubernur Jabar. Itulah yang dikaitkan dengan netralitas Polri, jangan-jangan Pak Iriawan akan bersikap tidak netral. Asumsi-asumsi seperti ini perlu diperhatikan Mendagri," ujar Basarah saat ditemui di sela acara Sekolah Calon Kepala Daerah di bilangan Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1/2018).
