Mendagri Ajukan Revisi PP, Pencairan THR dan Gaji Ke-13 PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan Terancam Molor
Pemerintah melakukan revisi PP yang menjadi payung hukum pencairan uang THR dan tunjangan gaji ke-13 bagi PNS, TNI/Polri, maupun pensiun.
lihat foto
TRIBUN MEDAN.com - Pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum pencairan dana uang tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI serta anggota Polri, maupun pensiun.
Permintaan revisi kedua PP tersebut diajukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Revisi ini berdampak pencairan THR untuk para abdi negara kemungkinan molor dari jadwal.
Baca: Cristiano Ronaldo Dikabarkan Setuju Juventus Dilatih Pep Guardiola
Baca: Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi Molor, KPU Sumut Dapat Perpanjangan Waktu hingga 18 Mei
Baca: Manchester United Tawarkan Pogba Rp 2,7 Triliun ke Real Madrid
Kemungkinan itu terungkap dalam permintaan perubahan sejumlah ketentuan dua PP yang jadi payung hukum pencairan THR dan gaji ke-13.
Revisi itu dinilai penting untuk kelancaran pencairan THR dan gaji ke-13 bagi aparat sipil negara (ASN) di daerah.
Dua beleid yang diminta untuk diubah itu adalah PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gaji ke-13, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 mengenai THR.
Adapun perubahan yang diminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah Pasal 10 Ayat 2 di masing-masing PP tersebut.
Baca: Terduga Pelaku Mutilasi Prada DP Naik Motor Sejauh 132 Km lalu Habisi Vera Oktaria di Penginapan
Baca: UPDATE Kasus Mutilasi Vera Oktaria, Terduga Pelaku Prada DP Mengemis Cinta Vera hingga ke Bengkulu
Permohonan ini tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2019 bernomor 188.31/3746/SJ.
Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Pada pasal 10 ayat 2 kedua PP tersebut memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah (perda).
Baca: Kendaraan tak Bisa Melintas, Jalan Utama Penghubung Laguboti-Parsoburan Putus Total
Baca: Polda akan Gelar Perkara Dugaan Korupsi Renovasi Sirkuit Atletik
"Ini akan mengakibatkan pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 dan THR tidak tepat waktu, seperti yang disampaikan Bapak Presiden. Mengingat penyusunan Perda membutuhkan waktu yang cukup lama," tulis Tjahjo dalam suratnya.
Untuk menghasilkan Perda, pemda harus membahas bersama dengan DPRD.
Mendagri menilai dengan kondisi pasca-Pemilu serta Ramadan, tidak akan efektif menghasilkan perda dalam waktu singkat.
Baca: Tiga Penculik Anggota Dewan Boydo Panjaitan Masih Diburu Polisi
Baca: Respons Sihar Sitorus Dengar PSMS Medan Kesulitan Dana Arungi Liga 2
Padahal, pencairan THR disebut-sebut paling lambat 10 hari sebelum perayaan Lebaran.
Aturan itu juga timpang dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN.
Pasal 10 ayat 1 kedua PP menyebut pemberian THR dan gaji ke-13 dari APBN cukup menggunakan peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Beleid PMK lebih mudah dihasilkan dibandingkan Perda, karena PMK cukup dibahas di Kementerian Keuangan saja.
Baca: Banjir Bandang di Padangsidimpuan, 5 Rumah Tertimbun 3 Rumah Hanyut
Baca: Lionel Messi Setuju Barcelona Beli Playmaker Asal Spanyol Milik Klub Manchester United
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Bachtiar membenarkan surat tersebut.
Pemerintah juga sudah membahas masalah ini dan menemukan solusi.
"Rapat kemarin di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyepakati perubahan redaksi pasal 10 ayat 2 PP 35 tahun 2019 dan pasal 10 ayat 2 PP 26 tahun 2019 melalui distribusi II, di mana perubahan redaksi dari Perda diubah jadi peraturan kepala daerah (Perkada)," terang Bachtiar, Selasa (14/5).
Baca: Kapten Ajax Amsterdam Matthijs de Ligt Dikabarkan Setuju Merapat ke Barcelona
Baca: Kronologi Kasus Adegan Ciuman Bibir Rina Nose dalam Program TV Hingga Kena Semprit KPI
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu, Nufransa Wirasakti membenarkan pernyataan tersebut.
Ia memastikan PP 35 dan 36 Tahun 2019 segera diubah.
"Proses perubahannya akan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Negara," terang Nufransa.(*)
Artikel ini sudah tayang di kontan.co.id dengan judul “Pencairan THR Terancam Molor Tanpa Revisi Aturan”
