Breaking News:

Mantan Dirut PD Agromadear Simalungun Diduga Terima Upeti Rp 250 Juta

Mantan Dirut PD Agromadear, Benny Purba, dikabarkan menerima upeti sebesar Rp 250 juta dari pengusaha bernama Apin

Laporan Wartawan Tribun Medan / Abul Muamar

TRIBUN-MEDAN.com, RAYA - Mantan Dirut PD Agromadear, Benny Purba, dikabarkan menerima upeti sebesar Rp 250 juta dari pengusaha bernama Apin yang mengelola lahan 200 hektare di Nagori Purbasari, Kecamatan Tapiandolok, Simalungun, yang merupakan bekas lahan yang pernah digunakan PD Agromadear semasa masih beroperasi.

Ketua LSM Aliansi Gerakan Anti Korupsi (Agresi) Siantar-Simalungun Sukoso Winarto mengatakan, Benny patut periksa terkait sewa-menyewa lahan tersebut. Sebab, ada indikasi dimana pengusaha yang mengelola lahan tersebut juga telah melewati masa sewanya. Lahan tersebut sendiri sejatinya milik Pemkab Simalungun yang direncanakan akan dijadikan kawasan industri. Hanya saja, hingga kini belum ada investor yang berminat.

"Itu sampai tanggal 12 November itu berakhir kontraknya CV Saroha itu. Tapi sampai saat ini itu masih digunakan oleh masyarakat. Malah ada yang baru menanam itu. Seharusnya gak boleh itu," kata Sukoso, Minggu (11/1/2014).

Benny sendiri telah dilaporkan ke polisi  dengan surat laporan nomor 6738/LP.SOS/P/LSM-Agresi/Simal/2014 oleh LSM Agresi, karena tak dapat membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PD Agromadear tahun 2013.
"Kita menduga Benny dan bupati ini. Penanggungjawab anggaran, kan, bupati. Kita sangat menduga ada konspirasi antara mereka. Apalagi Benny Purba juga dulu mantan tim suksesnya bupati," katanya.

Menurut Sukoso, Benny Purba tidak layak lagi diberikan jabatan.

"Ini jadi pertanyaan besar. Sudahlah gak bisa membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya, beberapa aset negara dikontrakkannya, masih dikasih jabatan pula. Sementara Agromadear di masa kepemimpinan dia ditargetkan Rp 31 M, ternyata hanya terealisasi Rp 19 miliar. Harusnya dia udah gak layak jadi Dirut PDAM," ujarnya.

Sukoso mengingatkan bupati untuk tak semena-mena menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadinya.

"Saya mengimbau bupati untuk hati-hati. Ini aset negara. Jangan sembarangan mengontrakkan. Ingat, dia hanya 5 tahun. Jangan dipikirnya kekuasaan itu 100 tahun. Aset negara itu untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Hal senada juga dikatakan Plt Dirut PD Agromadear Zannas Malau.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved