Edisi Eksklusif Tribun Medan

Mengejutkan, Petugas Jembatan Timbang Wajib Setor Rp 15 Juta

Pengakuan Tersangka Pungli ssangat menyentak. Pimpinan mewajibkan mereka menyetor Rp 15 juta per hari. Simak pengakuan mereka selengkapnya.

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
ILUSTRASI - Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan (kanan) mendengarkan keterangan petugas Dishub saat melakukan inspeksi dadakan (sidak) di Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor (UPPKB) Tanjungmorawa I, di Jalan Medan-Tanjungmorawa, Deliserdang, Sumatera Utara, Kamis (27/10). Sutrisno meninjau langsung dua UPPKB Dinas Perhubungan Provinsi Sumut di Jalinsum Tanjungmorawa yang tidak beroperasi pascapenggerebekan, hasilnya tidak ditemukan kerusakan sistem operasional jembatan timbang. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

"Kernet masuk ke ruang, pada pukul 12.00 WIB. Saya sedang menulis perda, ketika truk kernet masuk dan langsung kasih uang Rp 200 ribu yang diselipkan dalam buku. Mungkin kebiasaan sopirnya demikian," ujarnya.
Setelah uang dari kernet truk diterima, lanjutnya, kernet berteriak menyatakan uang kurang.

"Tak lama kemudian, kami ditangkap polisi. Malam itu, kami belum menulis perda, karena mereka kasih uang sembari bawa buku kendaraan," katanya.

Ia mengungkapkan, belum ada penasihat hukum yang mendampingi mereka. Namun, ia berharap bisa menjadi tahanan kota. "Kami juga enggak tahu ada atau tidaknya tim pengacara, hanya panasihat hukum yang disediakan Polrestabes Medan. Kalau bisa Pak (Sutrisno) kami jadi tahanan kota saja. Enggak enak kali di sini (penjara)," ungkapnya.

Sedangkan Sutrisno berencana memanggil Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sumut, terkait pungli. "Saya akan panggil kepala dinasnya sekadar meminta penjelasan tentang masalah ini. Seharusnya masalah ini tidak bisa dibiarkan. Jangan pula operasi OTT yang tujuannya bagus, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai alias keliru," katanya.

Menurutnya, penangkapan pegawai jenbatan jangan dilawan dengan penutupan jembatan timbang. Karena itu, ke depan harus ada perbaikan integritas di jembatan timbang.

"Yang pasti harus ada jalan keluar agar masalah dapat diselesaikan. Kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai harus diperbaiki. Namun, tidak pula hanya menangkap pegawai-pegawai rendah. Proses penegakan hukum harus berjalan bagus," ujarnya.

Baca: Ternyata Ini Penyebab Jembatan Timbang di Sumut Tak Beroperasi

Ia berujar, perintah pemberantasan pungli Presiden Joko Widodo harus dijalankan secara bagus.

"Dinas-dinas terkait juga tidak boleh buang badan. Saya pendukung sapu bersih pungli, karena program partai kami. Tapi, implementasinya di lapangan harus berjalan mulus," katanya.

Setelah berbincang-bincang dengan tiga tersangka pungli. Mereka telah jujur bersalah melakukan pungli kepada sopir truk yang melintas di jembatan timbang Sibolangit.

"Saya senang bapak-bapak mengakui bahwa ada perbuatan yang salah. Pengakuannya penting, hukum tugasnya tidak hanya menghukum, justru harus ada perbaikan-perbaikan yang mesti dilakukan," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Tribun Medan/www.tribun-medan.com masih berupaya mengonfirmasi Kepala UPPKB Sibolangit, Budi Tarigan. Beberapa kepala jembatan timbang yang dihubungi Tribun Medan mengaku, tidak tahu nomor ponsel Budi.(tio)

Sumber: Tribun Medan
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved