Rapat Kerja DPRD Teramat Perlu tetapi Tidak Mesti Menghabiskan Rp 2,9 Miliar

Keikutsertaan anggota keluarga pada rapat kerja dikhawatirkan dapat menyebabkan suatu penyelewengan, khususnya terkait akomodasi.

Baca Juga: Anggota DPRD ke Korea Selatan Rapat KUA PPAS Sepi

"Jadi hotel yang dibooking untuk anggota dewan, namun keluarganya dibawa ikut serta menginap (di kamar hotel yang sama), itu tidak sesuai peruntukkannya. Boleh dibawa menginap di hotel yang sama, tapi harus kamar berbeda dan biaya sendiri secara pribadi, bukan negara," ujar Saut kepada Tribun melalui Aplikasi WhatsApp, beberapa waktu lalu.

Kata Saut, pihaknya akan menunggu BPK atau BPK Perwakilan Sumut untuk mengaudit rapat kerja DPRD Sumut ini. Apabila terdapat indikasi kerugian negara, maka KPK akan turun tangan.

"Itu nanti BPK atau BPK Perwakilan Sumut yang akan menilai atau mengauditnya. Tapi memang korupsi dimulai dari indikasi-indikasi seperti itu. Walau bisa dipertanggungjawabkan namun ada masalah lain, misalnya tidak tepat sasaran. Itu sebabnya audit itu bukan hanya untuk keuangan saja, tapi juga audit kinerja," katanya.

Saut memastikan bahwa setipa kerugian negara, berapapun nilainya, akan terendus setelah adanya audit yang kredibel.

"Berapapun jumlah dana yang dialokasikan, sudah barang tentu bisa dinilai. Apakah multitasking rapat sambil wisata dengan keluarga itu efektif dan efisien?," kata Saut.

Menurut Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Sumut, Nirmaraya, The Hill Hotel and Resort merupakan lokasi rapat yang dipilih oleh para unsur pimpinan DPRD Sumut.

"Kami dari sekretariat sifatnya hanya memfasilitasi saja, itu kan hasil rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Setelah di rapatkan dalam Banmus, kami memfasilitasi, jadi kalau tentang ini ke dewan," kata Nirmaraya kepada Tribun.

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, tidak memungkiri terdapat sejumlah anggota DPRD Sumut yang turut mengajak anggota keluarganya ke lokasi rapat. Katanya, tak ada larangan khusus mengenai hal ini.

"Pasti ada lah, yang penting tidak menggangu dan membebani tugas-tugas dewan saat kerja," katanya.

Wagirin juga tidak ambil pusing mengenai berbagai kritikan mengenai anggaran daerah yang dikucurkan untuk memfasilitasi pihaknya menggelar Rapat Kerja.

"Silahkan saja mengkritik, wajar-wajar saja, inikan negara demokrasi. Jadi boleh saja, berarti ada bentuk kepedulian," ujarnya.

Di sisi lain, Wagirin mengatakan bahwa faktor ketenangan menjadi landasan berpikir pihaknya untuk memilih The Hill Hotel and Resort.

"Yang pasti kita pilih tempat yang terdekat, namanya memikirkan kerja satu tahun, lalu evaluasi, itu kan memerlukan ketenangan bukan sebatas berpikir. Kalau di sana kan istilahnya terganggu dengan hal lain, jadi fokus. Nanti kalau di kantor (Gedung DPRD Sumut), namanya kantor rakyat, nanti banyak yang nunggu," ujarnya.

Seorang receptionist The Hill Hotel and Resort, mengatakan bahwa hampir semua kamar di hotel tersebut disewa kalangan DPRD Sumut. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah dan jenis kamar yang disewa kalangan dewan.