Rapat Kerja DPRD Teramat Perlu tetapi Tidak Mesti Menghabiskan Rp 2,9 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Fahriza Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Sumatera Utara Agus Suriadi mengatakan, penyelenggaraan rapat kerja DPRD Sumut merupakan kegiatan yang perlu dilakukan untuk menyusun program pada tahun anggaran 2017 mendatang.

Meski demikian, tempat penyelenggaraan rapat tidak harus di hotel berbintang lima dengan pagu anggaran Rp.2,9 miliar. Sebab, kondisi perekonomian dan keuangan daerah yang belum stabil.

Baca: Ini Fasilitas Mewah Hotel yang Dihuni Anggota DPRD saat Gelar Rapat Kerja

Semestinya, kata Agus, miliaran pagu anggaran yang dipatokkan untuk menggelar rapat tersebut justru lebih efektif dan bermanfaat bila dialokasikan untuk program lain yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik.

"Pertanyaannya kenapa anggarannya mesti segitu?," ujar Agus ketika dihubungi, Jumat (9/12/2016).

Menurut Agus, hal terpenting dari suatu rapat kerja adalah program yang dihasilkan. Sedangkan menurutnya, pemilihan lokasi rapat di hotel berbintang lima belum tentu memberikan hasil yang memuaskan bagi kepentingan publik.

Di sisi sosial, Agus mengatakan bahwa publik kini justru telah jenuh dengan tingkah laku kalangan anggota dewan dan cenderung tidak lagi ambil pusing terkait hal tersebut. Menurutnya, hanya segilintir kalangan yang sampai kini masih mau mengkritik tingkah laku tersebut.

Agus berharap program kerja yang dihasilkan dari rapat tersebut mampu terealisasi dengan baik sehingga anggaran yang telah dipakai tidak terbuang sia-sia.

Agus juga berharap kalangan anggota dewan lebih peka terhadap keadaan sosial masyarakat di Sumut. Sehingga pada masa mendatang hal serupa tidak terulang kembali.

Sekretariat DPRD Sumut mematok pagu anggaran senilai Rp.2,9 miliar lebih untuk menggelar Rapat Kerja DPRD Sumut Tahun Anggaran 2017. Meski anggaran yang disediakan mencapai miliaran rupiah, semua pengadaan yang menyangkut penyelenggaraan rapat ini tidak melalui proses lelang atau tender. Rapat ini digelar selama tiga hari, mulai Minggu (4/12/2016) hingga Selasa (6/12/2016) lalu. Pada rapat kerja kali ini, kalangan DPRD Sumut memilih The Hill Hotel Resort sebagai lokasi rapat.

The Hill Hotel Resort merupakan hotel yang berada di kawasan sejuk Sibolangit, Deliserdang.

Amatan Tribun pada hari kedua rapat, Senin (5/11/2016), beberapa unsur DPRD Sumut membawa anggota keluarganya ke lokasi rapat. Sebelum rapat lanjutan dimulai pada pukul 20.00 WIB, sejumlah anggota dewan dan beberapa staf tampak berbaur menikmati hiburan live music di restoran hotel. Beberapa di antaranya berjoged ria dan melantunkan beberapa tembang lagu.

Tak jauh dari restoran, beberapa anggota dewan juga tampak menjajal ketangkasan bermain biliar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, juga telah angkat bicara mengenai perilaku beberapa anggota DPRD Sumut yang turut membawa anggota keluarganya ke lokasi Rapat Kerja DPRD Sumut Tahun 2017.

Menurut Saut, rapat kerja merupakan kegiatan internal yang tak layak dijadikan ajang wisata bagi anggota keluarga kalangan DPRD Sumut.

Keikutsertaan anggota keluarga pada rapat kerja dikhawatirkan dapat menyebabkan suatu penyelewengan, khususnya terkait akomodasi.

Baca Juga: Anggota DPRD ke Korea Selatan Rapat KUA PPAS Sepi

"Jadi hotel yang dibooking untuk anggota dewan, namun keluarganya dibawa ikut serta menginap (di kamar hotel yang sama), itu tidak sesuai peruntukkannya. Boleh dibawa menginap di hotel yang sama, tapi harus kamar berbeda dan biaya sendiri secara pribadi, bukan negara," ujar Saut kepada Tribun melalui Aplikasi WhatsApp, beberapa waktu lalu.

Kata Saut, pihaknya akan menunggu BPK atau BPK Perwakilan Sumut untuk mengaudit rapat kerja DPRD Sumut ini. Apabila terdapat indikasi kerugian negara, maka KPK akan turun tangan.

"Itu nanti BPK atau BPK Perwakilan Sumut yang akan menilai atau mengauditnya. Tapi memang korupsi dimulai dari indikasi-indikasi seperti itu. Walau bisa dipertanggungjawabkan namun ada masalah lain, misalnya tidak tepat sasaran. Itu sebabnya audit itu bukan hanya untuk keuangan saja, tapi juga audit kinerja," katanya.

Saut memastikan bahwa setipa kerugian negara, berapapun nilainya, akan terendus setelah adanya audit yang kredibel.

"Berapapun jumlah dana yang dialokasikan, sudah barang tentu bisa dinilai. Apakah multitasking rapat sambil wisata dengan keluarga itu efektif dan efisien?," kata Saut.

Menurut Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Sumut, Nirmaraya, The Hill Hotel and Resort merupakan lokasi rapat yang dipilih oleh para unsur pimpinan DPRD Sumut.

"Kami dari sekretariat sifatnya hanya memfasilitasi saja, itu kan hasil rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Setelah di rapatkan dalam Banmus, kami memfasilitasi, jadi kalau tentang ini ke dewan," kata Nirmaraya kepada Tribun.

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, tidak memungkiri terdapat sejumlah anggota DPRD Sumut yang turut mengajak anggota keluarganya ke lokasi rapat. Katanya, tak ada larangan khusus mengenai hal ini.

"Pasti ada lah, yang penting tidak menggangu dan membebani tugas-tugas dewan saat kerja," katanya.

Wagirin juga tidak ambil pusing mengenai berbagai kritikan mengenai anggaran daerah yang dikucurkan untuk memfasilitasi pihaknya menggelar Rapat Kerja.

"Silahkan saja mengkritik, wajar-wajar saja, inikan negara demokrasi. Jadi boleh saja, berarti ada bentuk kepedulian," ujarnya.

Di sisi lain, Wagirin mengatakan bahwa faktor ketenangan menjadi landasan berpikir pihaknya untuk memilih The Hill Hotel and Resort.

"Yang pasti kita pilih tempat yang terdekat, namanya memikirkan kerja satu tahun, lalu evaluasi, itu kan memerlukan ketenangan bukan sebatas berpikir. Kalau di sana kan istilahnya terganggu dengan hal lain, jadi fokus. Nanti kalau di kantor (Gedung DPRD Sumut), namanya kantor rakyat, nanti banyak yang nunggu," ujarnya.

Seorang receptionist The Hill Hotel and Resort, mengatakan bahwa hampir semua kamar di hotel tersebut disewa kalangan DPRD Sumut. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah dan jenis kamar yang disewa kalangan dewan.

Kata Sumadi, The Hill Resort and Hotel memiliki total 155 kamar untuk disewakan kepada para tamu. 155 kamar tersebut terdiri atas delapan tipe atau kelas kamar yang memiliki tarif bervariasi, mulai dari tarif Rp 900 ribu per malam hingga Rp. 5,5 juta per malam.

Dengan nilai kontrak yang tidak diketahui secara pasti olehnya, Sumadi menyebut bahwa berbagai fasilitas di resort tersebut bebas dinikmati para pimpinan dan anggota dewan.

Mulai konsumsi tiga kali sehari, ruang meeting, kolam renang, meja billiar, koleksi hewan langka endemik dan impor hingga live music tersedia untuk para wakil rakyat tersebut.

"Mereka ambil semua, breakfast, makan siang, makan malam, live music, kolam renang, ruang meeting. (Biaya sewa semua kamar) Tergantung penawaran dari sales kami, yang jelas kalau untuk kamar di sini total ada 155 kamar," ujar receptionist yang sengaja tidak dituliskan namanya.

Ia mengatakan, banyak anggota dewan yang turut membawa keluarganya untuk mengikuti rapat kerja ini. Namun, katanya, mereka memesan tambahan kasur dengan biaya sendiri di luar kontrak yang telah disepakati dengan pihaknya.

"Rata-rata bawa keluarga, jadi mereka pesan double bed, mereka bayar lagi, di luar dari kontrak," ujarnya.

(cr5/tribun-medan.com)