Aksi 313

Endus Ada Potensi Penyusupan, Densus 88 Dikerahkan Jaga Demo 313

Detasemen Khusus Antiteror 88 Mabes Polri akan diterjunkan untuk melakukan penjagaan saat aksi unjuk rasa 313 hari ini.

capture youtube
Personel gabungan dari TNI, brimob Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, berjaga di sekitar gedung DPR-MPR. (capture youtube) 

"(Jumlah massa) masih kami dalami, kalau pemberitahuan ada 20.000 tapi demikian kami mendalami sampai sekarang sesuai info yang kami dapat baru ada 2.500," kata Iriawan.

Iriawan menduga arus massa yang cukup besar datang dari Bogor, Jawa Barat. Mulai sore hingga malam ribuan anggota Polri mulai disiagakan di Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, dan titik lainnya yang akan dilalui pengunjuk rasa.

"Perkembangan malam ini tentu kami minta masukan dari masing-masing wilayah di mana ada massa," kata Iriawan.

Aksi besok akan dimulai dari salat Jumat di Masjid Istiqlal, lalu massa berjalan kaki ke Istana Merdeka untuk menyampaikan aksi.

Iriawan mengatakan massa akan dibatasi radius 500 meter dari gerbang Istana. Aksi hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00.

"Hingga pagi hari kami monitor, kalau jalan kaki dari Istiqlal itu kan dekat, tujuannya ke Istana. Jalur ke kiri, Thamrin-Sudirman kami melarang karena mengganggu ketertiban umum," kata Iriawan.

PNS Dilarang

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono melarang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengikuti aksi 313 atau aksi 31 Maret 2017.

Sumarsono mengatakan, PNS memiliki kode etik untuk tetap menjaga netralitas. Ia meminta masyarakat agar melaporkan PNS yang hadir dalam aksi tersebut. Sumarsono berjanji langsung memberikan sanksi tegas kepada PNS yang ikut dalam aksi.

"Laporkan kepada saya, dipotret, besoknya terima peringatan keras. Saya janji 100 persen enggak ada PNS ikut. Kalau ada, kirim ke saya. PNS ada etika, bukan hanya pibadi, 24 jam enggak boleh ikut poltik," ujar Sumarsono.

Kendati demikian, ia mempersilakan warga selain PNS DKI jika ingin mengikuti aksi. Menurut Sumarsono, hal tersebut merupakan hak setiap warga negara.

Namun, dia meminta agar aksi tetap dilaksanakan dengan kondusif. Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk sistem keamanan.

Ada 1.500 petugas dari Satpol PP yang diturunkan untuk pengamanan saat aksi berlangsung.

"Dari Pemda DKI, kami kirimkan pasukan satpol PP 1.500, ada damkar dan dishub. Pelayanan kesehatan 24 jam," ujar Sumarsono.

(tribunnews/denis/abdul qodir)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved