MEMANAS, Buruh dan Polisi Saling Dorong, Massa Coba Masuk untuk Bertemu Edy Rahmayadi

"Berdasarkan alasan-alasan di atas maka kami menyatakan sikap, Pertama, menolak penetapan upah yang dilakukan oleh pemerintah dengan formula kenaikan upah minimum berdasarkan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Kedua, menolak penetapan UMP tahun 2019 sebesar 8,03 persen. Cabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meminta Gubernur Sumut untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencabut PP 78 tahun 2015, dan meminta agar struktur dan skala kenaikan upah menjadi wajib dilaksanakan terutama bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun," pungkas Eben.

(cr9/tribun-medan.com)