Pengejaran KKB Papua
UPDATE PENGEJARAN KKB PAPUA, Kodam XVII/Cendrawasih Ungkap Baku Tembak, Bupati Nduga Minta Maaf
UPDATE PENGEJARAN KKB PAPUA, Kodam XVII/Cendrawasih Ungkap Baku Tembak, Bupati Nduga Minta Maaf
"Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajuritTNI tetap ada di Nduga.
Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak.
Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.
Baca: UPDATE Polisi Dibakar Pendemo, Polres Cianjur Tetapkan Seorang Mahasiswa Tersangka, Periksa 31 Orang
"Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia," tuturnya.
Dax menekankan keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya di Nduga juga menjadi pertimbangan keberadaan TNI yang juga memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum.
"Di Nduga sudah jelas ada KKB yang baik secara langsung melakukan aksi maupun propaganda melalui media sosial dan menyatakan ingin melepaskan diri dari NKRI, itu sudah ancaman langsung terhadap kedaulatan negara," tuturnya.
Berdasarkan fakta-fakta itulah TNI tetap menempatkan pasukannya di Nduga.
Terkait pernyataan yang mengatakan masyarakat Nduga ketakutan dengan keberadaan pasukan TNI, ia membantahnya.
Menurut dia, Keberadaan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat, tetapi pertimbangannya adalah melindungi rakyat Indonesia.
Justru Dax mempertanyakan posisi bupati Nduga yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan mensukseskan pembangunan.
"Mungkin publik bisa menilai sudah berapa kali bapak bupati meminta TNI/Polri menarik pasukan. Namun, ada pertanyaan kenapa beliau tidak pernah menyerukan untuk TPN OPM meletakan senjata dan menyerahkan diri, ini kan jadi pertanyaan," katanya.
Ia mengingatkan untuk menangani masalah di Nduga bukan hanya pekerjaan TNI dan Pemda saja, tapi semua instansi pemerintah.
(*)
Baca: KPK TERKINI - Kalah Seleksi, Rencana Basaria Panjaitan di Akhir Jabatan, Update Seleksi Capim KPK
Baca: UPDATE Polisi Dibakar Pendemo, Polres Cianjur Tetapkan Seorang Mahasiswa Tersangka, Periksa 31 Orang
Baca: Kronologi Istri Bakar Suami, Terungkap Penyebab Percekcokan Sebelumnya, Polisi Tetapkan Tersangka
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Bupati Nduga Minta Maaf ke Pangdam & Kapolda setelah Minta TNI-Polri yang Buru KKB Papua Ditarik dan Kompas.com
UPDATE PENGEJARAN KKB PAPUA, Kodam XVII/Cendrawasih Ungkap Baku Tembak, Bupati Nduga Minta Maaf