KPK TERKINI - Lambang KPK Ditutup Kain Hitam, Saut Situmorang: KPK Hari Ini tidak Pernah Takut

KPK TERKINI - Lambang KPK Ditutup Kain Hitam, Saut Situmorang: KPK Hari Ini tidak Pernah Takut

TRIBUN-MEDAN.COM - KPK TERKINI - Lambang KPK Ditutup Kain Hitam, Saut Situmorang: KPK Hari Ini tidak Pernah Takut.

//

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, memimpin gerakan penutupan lambang KPK di kantor komisi anti rasuah itu di Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca: LOWONGAN KERJA PLN Terbaru Dibuka Pendaftaran Online hingga 20 September,7 Lokasi Tes Termasuk Medan

Saut Situmorang bersama-sama para pegawai yang tergabung di wadah pegawai menutup empat logo KPK, pada Minggu (8/9/2019) pagi.

Berdasarkan pemantauan, logo tersebut ditutup menggunakan kain berwarna hitam. Logo itu diletakkan di depan, samping kanan, samping kiri, dan atas gedung KPK.

Baca: LOWONGAN KERJA PLN Terbaru Dibuka Pendaftaran Online hingga 20 September,7 Lokasi Tes Termasuk Medan

"Ini hanya simbol saja. Ditutup dengan kain hitam. Mengingatkan ada jalan panjang yang harus kita lalu di negeri ini," kata Saut, ditemui di Gedung KPK.

Dia mengutip pernyataan pelukis Frida Kahlo. "Saya tidak pernah melukis mimpi, saya melukis realita saya sendiri”.

"Saya katakan KPK hari ini tidak pernah takut, KPK tidak pernah bermimpi, tetapi KPK bicara kenyataan-kenyataan. Kenyataan indeks persepsi korupsi 38. Kenyataannya apa kenyatannya ucapan, pikiran, tindakan orang tidak sama," kata dia.

Dia menegaskan, Indonesia sudah meratifikasi piagam PBB terkait pemberantasan korupsi pada 2006. Salah satu poin piagam itu ialah pembentukan lembaga antikorupsi yang independen dan bebas dari kepentingan apa pun.

Namun, pada kenyatannya sampai saat ini Indonesia tidak pernah merealisasikan piagam PBB tersebut.

"Kami tidak melaksanakan itu kenyataan. Piagam PBB itu harus patuhi. Harus ada badan di suatu negara yang permanen, yang tinggi, badan yang bebas dari pengaruh pengaruh yang tidak penting," kata dia.

Sebelumnya, Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi turun ke jalan pada Minggu (8/9/2019) pagi.

Aksi turun ke jalan sebagai bentuk keresahan terhadap keberlangsungan komisi anti rasuah itu.

Berdasarkan pemantauan, aksi dimulai dari gedung KPK, Jakarta Selatan. Para peserta yang hadir memakai pakaian berwarna hitam.

Sejumlah orang menggelar aksi long march dimulai dari gedung KPK hingga ke depan Menara BCA, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Mereka memanfaatkan area Car Free Day untuk membagi-bagikan bunga kepada pengunjung. Acara itu bertema SERIBU BUNGA #SAVEKPK.

Setelah membagi-bagikan bunga di acara Car Free Day, mereka kembali ke gedung KPK. Mereka diterima oleh komisioner KPK, Saut Situmorang.

Mereka berkumpul di depan gedung KPK. Sebagian di antara mereka ada yang membawa kertas bertuliskan "tolong".

Di depan gedung KPK, diletakkan sejumlah karangan bunga. Salah satunya bertuliskan "turut berduka cita atas meninggalnya KPK 2003-2019".

Aksi tidak hanya sampai di situ, mereka bahkan menutup logo tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi. Logo ditutup menggunakan kain berwarna hitam.

Pada saat logo ditutup, mereka menyanyikan lagu Padamu Negeri.

#SaveKPK - Pesan Pegawai KPK untuk Jokowi, Ramai-ramai Turun ke Jalan bagi Bunga,Tolak Revisi UU KPK

//

Pegawai-pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi #SAVEKPK dengan membagikan sekitar 1.000 tangkai bunga ke warga-warga di kegiatan car free day (CFD) di kawasan Bundaran.

Baca: Hasil Kualifikasi Euro 2020: Inggris Kalahkan Bulgaria 4-0, Portugal dan Prancis Menang

Baca: AKHIRNYA ABRAHAM SAMAD Bocorkan 2 Hal Melemahkan KPK, Singgung Dewan Pengawas, Revisi UU KPK?

Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang tentang KPK yang bermasalah.

"Ya, hari ini kita seluruh pegawai KPK akan membagikan lebih dari 1.000 tangkai bunga kepada masyarakat," kata salah satu pegawai KPK bernama Henny Mustika Sari, saat ditemui di depan Menara Bank Central Asia, Jakarta.

Baca: NIA DANIATY - KLARIFIKASI Nia Daniaty Usai Kecelakaan dan Kondisi Terkini Setelah Masuk Rumah Sakit

Baca: Hasil Kualifikasi Euro 2020: Inggris Kalahkan Bulgaria 4-0, Portugal dan Prancis Menang

Henny mengatakan, para pegawai KPK yang hadir di aksi ini berpencar di sejumlah titik untuk memberikan tangkai bunga ke warga.

Setiap tangkai bunga disertakan sebuah kertas yang memuat kata "TOLONG" dan "JOKOWI SETUJU REVISI UU KPK = KPK MATI".

"Seluruhnya di sekitaran HI ini, nanti kalau misalnya bunganya habis mereka (pegawai) ke sini lagi (di depan Menara BCA) untuk ambil bunga," kata Henny.

Setelah itu, lanjut dia, sekitar jam 08.00 WIB, pegawai KPK yang ikut aksi akan bergerak ke Gedung Merah Putih KPK.

"Secara simbolis jam 8, kita akan bergerak ke gedung KPK dan disambut oleh pimpinan. Jadi, kita akan memasang kain hitam di sana sekitar jam 9 lah. Kita berpesan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak merevisi Undang-Undang KPK dan tidak tanda tangan," ujar dia.

Menurut Henny, ada sejumlah masalah dalam draf UU KPK saat ini. Masalah itu berisiko melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Misalnya, adanya unsur Dewan Pengawas, penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, hingga kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun.

Baca: Hasil Kualifikasi Euro 2020: Inggris Kalahkan Bulgaria 4-0, Portugal dan Prancis Menang

Baca: AKHIRNYA ABRAHAM SAMAD Bocorkan 2 Hal Melemahkan KPK, Singgung Dewan Pengawas, Revisi UU KPK?

"Bahaya, ya, karena KPK benar-benar mati kalau misalnya itu juga disetujui oleh Presiden," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis siang.

Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.

(*)

AKHIRNYA ABRAHAM SAMAD Bocorkan 2 Hal Melemahkan KPK, Singgung Dewan Pengawas

//

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut, ada dua cara untuk menghancurkan atau melemahkan KPK.

Baca: Ponsel Vivo Terbaru Setelah Vivo V17, Muncul Vivo V17 Pro 6 Kamera, Bocoran Spesifikasi Fiturnya

Baca: AKHIR NASIB DUKUN CABUL, Iming-iming Ganda Uang Diakhiri Hubungan Badan, Ibu Ini dan Putrinya Korban

Kedua cara yang dimaksud, yakni penghancuran melalui internal dan eksternal.

"Eksternal mudah dilihat. Semua orang bisa lihat. Itu bisa dilawan dan dihadapi. Tapi kalau ancaman dari dalam, ini yang tidak kelihatan dan bahaya," ujar Abraham Samad dalam acara diskusi media yang digelar Indonesia Corruption Watch ( ICW) di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Pernyataan Abraham Samad tersebut berkaitan dengan kondisi seleksi calon pimpinan KPK yang sedang dilakukan saat ini.

Abraham Samad mengatakan, seleksi calon pimpinan KPK harus ketat sehingga dapat mencegah masuknya orang-orang yang memiliki kepentingan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia sekaligus menyoroti sepak terjang KPK saat ini yang dinilainya cukup memprihatinkan.

"Karena kalau orang-orang tertentu itu sudah masuk, maka dia yang melemahkan KPK dari dalam dan itu sekarang sedang berlangsung," kata dia.

"Eksternal mudah dilihat. Semua orang bisa lihat. Itu bisa dilawan dan dihadapi. Tapi kalau ancaman dari dalam, ini yang tidak kelihatan dan bahaya," ujar Abraham Samad dalam acara diskusi media yang digelar Indonesia Corruption Watch ( ICW) di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Pernyataan Abraham Samad tersebut berkaitan dengan kondisi seleksi calon pimpinan KPK yang sedang dilakukan saat ini.

Abraham Samad mengatakan, seleksi calon pimpinan KPK harus ketat sehingga dapat mencegah masuknya orang-orang yang memiliki kepentingan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia sekaligus menyoroti sepak terjang KPK saat ini yang dinilainya cukup memprihatinkan.

"Karena kalau orang-orang tertentu itu sudah masuk, maka dia yang melemahkan KPK dari dalam dan itu sekarang sedang berlangsung," kata dia.

"Jangan heran kalau situasi KPK sekarang memprihatinkan," lanjut Abraham Samad.

Jika seleksi hal ini tidak dikritisi dengan kuat, kata dia, maka seleksi capim KPK saat ini akan berbahaya bagi kelangsungan KPK ke depannya.

Diketahui, sudah ada 40 orang yang lolos seleksi dari berbagai latar belakang, termasuk dari unsur KPk dan Polri.

Jumlah itu dipilih dari 104 orang yang mengikuti seleksi.

Mereka yang lolos tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesi, antara lain akademisi 7 orang, advokat 2 orang, jaksa 3 orang, mantan jaksa 1 orang, dan hakim 1 orang.

Kemudian, ada sebanyak 6 orang dari anggota Polri, 5 orang komisioner dan pegawai KPK, 4 orang auditor, 1 orang komisi kejaksaan, 4 orang PNS, 1 orang pensiunan PNS, dan latar belakang lainnya sebanyak 5 orang.

Baca: SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier Minggu Pukul 01.00 WIB

Tuduhan radikal

Abraham Samad membantah keras soal isu-isu radikalisme yang ada di tubuh KPK.

Menurut Samad, isu tersebut dikembangkan oleh orang-orang yang takut dengan pemberantasan korupsi.

"Tidak ada itu radikalisme di KPK," ujar Samad, usai menjadi pembicara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

"Saya pernah memimpin di sana. Tidak ada itu! Itu bohong semua!" kata Abraham Samad.

Menurut Samad, isu-isu radikalisme di KPK dihembuskan agar masyarakat menjauhi KPK.

Baca: Xiaomi - Spesifikasi Handphone Redmi 7A, Harga Terkini Hanya Rp 1 Jutaan, Produk Baru-Keunggulan HP

Sebab, saat ini, isu radikalisme merupakan isu yang paling mudah dimakan oleh masyarakat.

Bantahan keras mantan Ketua KPK periode 2011-2015 itu juga berkaitan dengan pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dalam menyeleksi calon pimpinan (capim) KPK.

BNPT dilibatkan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dalam rangka melihat apakah para kandidat terpapar radikalisme atau tidak.

Kendati demikian, pelibatan BNPT dalam seleksi capim KPK itu dinilainya perlu untuk menggambarkan secara jelas rekam jejak kandidat yang bersangkutan.

"Saya yakin 100 persen tidak ada radikalisme, bersih, tidak ada sektarian di sana (KPK). Di sana pluralisme yang paling kuat," ucap Abraham Samad. 

(*)

Baca: Menang Gugatan Tapi Gagal Jadi Anggota DPR RI, Kini Mulan Jameela Jual Rumah Rp 2,5 Miliar

Baca: GEJOLAK PAPUA - Ratusan Mahasiswa Asal Papua Berduyun-duyun Kembali ke Jayapura, Ini Reaksi MRP

Artikel dikompilasi dari Tribun-medan.com dan tribunnews.com

KPK TERKINI - Lambang KPK Ditutup Kain Hitam, Saut Situmorang: KPK Hari Ini tidak Pernah Takut