MUNCUL PERMOHONAN Maaf Menteri Susi Setelah 4,5 Tahun Menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)

MUNCUL PERMOHONAN Maaf Menteri Susi Setelah 4,5 Tahun Menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)

Editor: Salomo Tarigan
TribunBatam.com/Argiyanto/Tribunnews.com
MUNCUL PERMOHONAN Maaf Menteri Susi Setelah 4,5 Tahun Menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 

MUNCUL PERMOHONAN Maaf Menteri Susi Setelah 4,5 Tahun Menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)

TRIBUN-MEDAN.COM - MUNCUL PERMOHONAN Maaf Menteri Susi Setelah 4,5 Tahun Menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

//

Menteri Kelautan dan Perikanan ( KKP) Susi Pudjiastuti menyampaikan permohonan maaf kepada awak media usai melangsungkan konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca: Menteri Susi Akhirnya Tanggapi Tantangan Perang Gubernur Maluku, Jelaskan Moratorium Kapal eks-asing

Baca: Dul Jaelani Kembali Meminta Maaf kepada Korban Kecelakaan yang Disebabkan Olehnya 6 Tahun yang Lalu

Dia mengatakan, dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan kekhilafan kepada awak media selama 4,5 tahun menjabat menjadi Menteri KKP.

"Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf apabila selama kita berinteraksi ada hal-hal yang tidak mengenakkan awak media karena saya orangnya sedikit tengil," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca: TERKINI PENGAKUAN Elza Syarief Stres Berat, Kesehatan Menurun Seusai Dilabrak Nikita Mirzani, Video

Baca: SETELAH Realme Pro, Realme Q Bakal Diluncurkan, Spesifikasi & Harga Ponsel 4 Kamera Belakang

Tidak hanya meminta maaf, dia pun mengucapkan terimakasih kepada staf kementerian Kelautan dan Perikanan maupun awak media yang hadir.

"Saya berterimakasih atas bantuannya, dukungannya, effortnya, tanggung jawabnya, komitmennya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Tanpa dukungan kawan-kawan (media) tentunya saya tidak bisa melaksanakan tugas saya sebagai Menteri dengan baik," ujarnya.

Dia bercerita, perjalanannya selama 4,5 tahun menjadi menteri KKP terasa sangat singkat namun merupakan perjalanan yang panjang dan berharga.

Dia berharap, konferensi pers yang digelar di kantornya, Senin (9/9/2019) bukanlah yang terakhir sebelum dia melepas jabatan.

Baca: SETELAH Realme Pro, Realme Q Bakal Diluncurkan, Spesifikasi & Harga Ponsel 4 Kamera Belakang

Dia berharap bisa bersua kembali dengan awak media mesti tak lagi menjabat jadi menteri.

Bahkan, dengan candaannya dia mengajak awak media untuk piknik makan siang bersama di Monas.

Pun dengan sukarela mempersilakan awak media mengunjungi rumahnya di Pangandaran.

"Mudah-mudahan kita bertemu lagi, sempatkan piknik makan siang, ya, di Monas," pungkas dia disambut riuh tawa staf KKP dan awak media.

Apakah permintaan maaf perempuan asal Pangandaran ini sinyal bahwa dirinya tidak akan dipilih lagi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri?

Saat ini Jokowi sendiri tengah menyusun anggota Kabinnet Kerja II yang akan mendampingi dirinya di periode kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca: KABAR TERBARU Gelombang Panas Landa Prancis 1.500 Orang Meninggal, Menkes Ungkap Rinciannya

Baca: NISSAN TERBARU - Selain Leaf, Bocoran Mobil Baru Nissan Note e-Power Siap Meluncur, Harga Turun?

Jokowi menegaskan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih 2019-2024.

"Konstitusi kita mengatakan, penyusunan kabinet itu hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur," kata Jokowi saat peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/8/2019).

Baca: PENGAKUAN Keluarga Korban Kecelakaan Dul Jaelani setelah Ahmad Dhani Dipenjara terkait Santunan

Menurut dia, tiap kali pergi ke suatu tempat, ia selalu mendapat pertanyaan terkait penyusunan kabinet untuk periode kedua bersama Ma'ruf Amin.

"Pak siapa sih menterinya? Kemana-mana nanya ini terus. Bapak A masuk enggak? Ibu B masuk enggak?" kata Jokowi menirukan pertanyaan orang-orang yang ditujukan kepadanya.

Menanggapi hal itu, Jokowi meminta orang-orang yang bertanya untuk bersabar. Ia memastikan susunan kabinet jilid II akan diumumkan dalam waktu dekat.

Menteri Susi Akhirnya Tanggapi Tantangan Perang Gubernur Maluku, Jelaskan Moratorium Kapal eks-asing

TRIBUN-MEDAN.COm - Menteri Susi Akhirnya Tanggapi Tantangan Perang Gubernur Maluku, Jelaskan Moratorium Kapal eks-asing.

//

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menanggapi tantangan perang yang dilayangkan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Baca: TERKINI PENGAKUAN Elza Syarief Stres Berat, Kesehatan Menurun Seusai Dilabrak Nikita Mirzani, Video

Murad Ismail diketahui melayangkan pernyataan perang karena kebijakan Menteri Susi dianggap merugikan masyarakat Maluku.

Kolase Gubernur Maluku Murad Ismail dan Menteri Susi Pujiastuti
Kolase Gubernur Maluku Murad Ismail dan Menteri Susi Pujiastuti (kolase/dok)

"Masa gubernur mau perang sama menteri? Ya kan sama-sama pemerintah," kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca: 8 Cara Praktis Menurunkan Berat Badan, Sadari Apa Saja Anda Konsumsi tiap Hari, Libatkan Indra

Menurut Susi, tantangan perang yang diajukan Murad disinyalir karena Gubernur Maluku itu mendapat informasi yang tidak benar.

Informasi tersebut meliputi moratorium kapal eks-asing, penjegalan anggaran, hingga banyaknya ikan Maluku yang berakhir di bawa ke Pulau Jawa.

"Sebetulnya itu karena Gubernur mendapatkan info masukan yang tidak betul, jadi mislead. Saya yakin Pak Gubernur mendapat info yang salah," ucap Susi.

Baca: Boy William Angkat Bicara tentang Video Bareng Barbie Kumalasari Viral, Suka Tingkat PD Barbie

Misalnya soal moratorium kapal eks-asing, Susi bilang, istilah moratorium sudah tidak lagi digunakan.

Istilah tersebut diganti menjadi negative list investor.

Susi menerangkan, kapal-kapal asing yang berada di daftar tersebut tidak boleh memasuki perairan Indonesia.

Sementara kapal asing yang tidak masuk di dalam daftar boleh memasuki perairan Indonesia, dengan catatan untuk membeli ikan, memproses ikan, membekukan, mengekspor, dan memperdagangkan ikan.

Selain itu, peraturan soal kapal eks-asing ini juga tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), namun sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Tentang kapal eks-asing itu sudah ada Perpresnya bukan Permen lagi, bukan moratorium lagi. Namanya negative list investor. Aneh kalau masih bicara moratorium," ucap dia.

Tak hanya itu, Susi juga mendukung adanya penambahan anggaran bagi daerah-daerah yang memberikan sumbangsih besar di sektor perikanan.

Baca: NISSAN TERBARU - Selain Leaf, Bocoran Mobil Baru Nissan Note e-Power Siap Meluncur, Harga Turun?

Meski sebelumnya dia dituding menyulitkan anggaran Maluku, yang turut memberikan sumbangsih besar.

"Berikan saja penambahan anggaran (untuk daerah) yang telah memberikan sumbangsih yang tinggi, kita besarkan anggarannya. Karena Maluku ini wilayahnya luas dan potensi ikannya banyak," ujar dia.

Sementara terkait banyaknya ikan dari perairan Maluku yang akhirnya dibawa ke Pulau Jawa, Menteri Susi menjelaskan karena daerah Maluku belum mengoptimalkan fasilitas, yang seharusnya pelelangan ikan bisa dilakukan di daerah masing-masing tanpa harus dibawa ke Jawa.

"Itu harusnya Pemda yang mengurus, bukan kami. Karena mengoptimalkan fasilitas sudah diserahkan ke Pemda. Dari dulu Ibu selalu mendorong tiap daerah untuk bisa melakukan pelelangan ikan di pelabuhan masing-masing. Karena apa? Kalau pelabuhannya jalan, ekonomi daerah juga akan hidup," terang Susi.

Baca: SETELAH Realme Pro, Realme Q Bakal Diluncurkan, Spesifikasi & Harga Ponsel 4 Kamera Belakang

Baca: NISSAN TERBARU - Selain Leaf, Bocoran Mobil Baru Nissan Note e-Power Siap Meluncur, Harga Turun?

Selain itu kata Susi, pemerintah juga masih memiliki tugas untuk memperbaiki infrastruktur di tiap daerah untuk mempermudah distribusi ekspor perikanan RI.

Pasalnya saat ini, pendistribusian hasil tangkap harus dibawa terlebih dahulu ke daerah-daerah yang lebih memadai.

"Eskpor ini lucu sekali. Sebelum naik ke eskpor, ikannya itu jalan-jalan dulu ke setengah wilayah Indonesia. Semua wilayah harus bisa ekspor langsung dari pelabuhan.

Langsung saya dukung penuh. Ini yang jadi PR untuk pemerintah, untuk kami, untuk memperbaiki rute-rute logistik sehingga menjadi lebih logis, lebih rasional, dan lebih efisien," pungkas dia.

Baca: Dul Jaelani Kembali Meminta Maaf kepada Korban Kecelakaan yang Disebabkan Olehnya 6 Tahun yang Lalu

Baca: MotoGP - Jadwal & Live Streaming MotoGP Misano Italia, Berikut Klasemen Sementara MotoGP 2019

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan ketika menteri Susi . . .

Baca: Menteri Susi Akhirnya Tanggapi Tantangan Perang Gubernur Maluku, Jelaskan Moratorium Kapal eks-asing

Baca: Kronologi Polisi Bripda Irsan Dikeroyok 4 Pemuda, Terungkap Masalah Uang Parkir, 3 Pelaku Diamankan

MUNCUL PERMOHONAN Maaf Menteri Susi Setelah 4,5 Tahun Menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved