Johan Budi Kini Blak-blakan UU KPK Pro dan Kontra, 'UU Ini Angkut-angkut Bermasalah karena Didemo'

Salah satu tuntutannya, presiden mengeluarkan perppu untuk batalkan UU KPK hasil revisi tersebut, itu juga didukung masyarakat.

Ada 76,3 persen masyarakat yang tahu, dan menyatakan presiden perlu mengeluarkan perppu," katanya.

Ia menilai, publik pada dasarnya lebih percaya kepada presiden ketimbang DPR dalam persoalan pemberantasan korupsi.

Sehingga, publik akan lebih mendukung presiden, jika berani menerbitkan perppu KPK.

"Kalau tidak menerbitkan, ada kemungkinan presiden dianggap meninggalkan kehendak rakyat, bertentangan dengan kehendak rakyat.

Dan itu tentu bertentangan dengan janji presiden sendiri, termasuk di kampanye kemarin, bahwa KPK itu harus dikuatkan, pemberantasan korupsi harus dikuatkan dan sebagainya," ujar Djayadi.

Djayadi melihat, sebagian besar masyarakat menganggap UU KPK hasil revisi berimplikasi serius pada 

pelemahan kinerja KPK sekaligus pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam survei ini, LSI mengambil responden secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya pada Desember 2018 hingga September 2019 yang berjumlah 23.760 orang dan punya hak pilih. Dari total responden itu, dipilih responden yang memiliki telepon, jumlahnya 17.425 orang.

Kemudian, dari 17.425 orang tersebut dipilih sampel dengan metode stratified random sampling sebanyak 1010 orang. Responden diwawancarai lewat telepon pada 4-5 Oktober 2019.

Adapun margin of error survei ini adalah plus minus 3,2 persen. Artinya, persentase temuan survei bisa bertambah atau berkurang sekitar 3,2 persen.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Djayadi menegaskan, survei ini dibiaya secara mandiri oleh LSI.

(*)

Baca: Akhirnya Terungkap Debt Collector Dimutilasi, 7 Pelaku Ditangkap, Peran 2 Pria Habisi Nyawa Korban

Baca: Terduga Teroris Bali Terbaru, Aktif Bikin Tutorial Bom Share di Kelompok, Polisi Ungkap Rencana Aksi

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive 

Johan Budi Kini Blak-blakan UU KPK Pro dan Kontra, 'UU Ini Angkut-angkut Bermasalah karena Didemo'