Hendropriyono Minta KKB Papua Dimasukkan dalam Daftar Teroris hingga Bisa Diburu seperti Fretilin

"Motif (Hendro) ingin mengalihkan fakta dan melakukan strategi kontra opini, strategi intelijen dengan menuduh dan melempar ke OMP sebagai teroris," katanya.

Sedangkan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengkaji isu Papua, Adriana Elisabeth mengatakan bahwa tindakan OPM masuk dalam kategori separatisme, dan bukan tindakan terorisme.

Menurut Adriana, tindakan terorisme adalah aksi yang bersifat acak dan kapan saja bisa terjadi, serta bertujuan untuk menganggu dan membuat kekacauan agar tercipta ketidaknyamanan.

"Kelompok separatis Papua itu kita bisa lihat dari sejarah terjadi pembelahan, ada yang ingin merdeka dan tidak, lalu cara mereka ada yang bergerak di hutan dan juga lobi politik, kemudian mereka pakai tanggal tertentu untuk manifestasi gerakan, dan terus menerus melakukan kampanye di dunia internasional untuk menyelesaikan persoalan pelanggaram HAM dan referendum," kata Adriana.

Adriana menegaskan, solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua adalah melalui dialog dengan semua pihak untuk memecahkan kebuntuan komunikasi politik yang terjadi.

"Pembangunan jalan (di Papua) dan lainnya tanpa dialog akan begini terus, interpretasinya Jakarta beda dan Papua pandang beda. Tidak akan selesai," katanya.

REAKSI PEMERINTAH

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan tetap mengunakan cara non-militeristik melalui pendekatan kesejahteraan, untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua.

Hal itu ditegaskan Mahfud MD usai memimpin rapat yang dihadiri para menteri terkait, Jumat (27/12) di kantornya, untuk membahas masalah di Papua.

Usai rapat, Menko Polhukam mengatakan tidak ada kebijakan baru yang akan diambil oleh pemerintah guna menangani masalah-masalah yang terjadi di Papua.

"Cuma nanti koordinasinya akan lebih diperkuat, pendekatan kesejahteraan itu misalnya masing-masing departemen kan punya program. Perdagangan, perindustrian PUPR, semuanya, nanti akan koordinasi agar bisa tampak, tidak terpecah-pecah," kata Mahfud.

Rapat tertutup itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono.

Hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Namun saat ditanya mengenai wacana memasukan OPM dalam daftar teroris internasional, Mahfud tidak berkomentar.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, guna menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum di Papua kepada para pejabat yang menyalagunakan keuangan negara.

Hendropriyono Minta KKB Papua Dimasukkan dalam Daftar Teroris hingga Bisa Diburu seperti Fretilin

Artikel ini sudah tayang di bbc news indonesia berjudul: Wacana menjadikan OPM sebagai kelompok teroris internasional, Mahfud MD: Kita tetap pendekatan kesejahteraan