Warga Protes Keluarga Kades Mekar Sari Jadi Penerima Bansos

KISARAN,TRIBUN-Warga dari 10 dusun di Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan ramai-ramai mendatangi kantor desa.

Mereka mencari Kades Mekar Sari Bambang Sugianto.

Sebab, Kades Mekar Sari Bambang Sugianto dituding melakukan nepotisme pembagian bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari Kementerian Sosial (Kemensos) berupa uang tunai Rp 600 per bulan, dalam kurun waktu tiga bulan.

• BERITA FOTO Pendaftaran Terakhir Bansos di Kantor Dinsos Medan, Warga Abaikan Protokol Kesehatan

"Pembagian bansos ini tidak adil pak. Ini tidak tepat sasaran," kata Novita Sari, warga Dusun IX, Rabu (13/5/2020).

Ia mengatakan, bansos di Desa Mekar Sari bukan dibagi pada keluarga miskin, tapi pada keluarga dan kerabat Kades Mekar Sari Bambang Sugianto.

"Salimin abangnya kades, Tuti Rahayu kakaknya kades, adek kades bahkan tetangganya kades juga dapat. Ada juga yang saudaranya kadus," ungkap Novita.

Seharusnya, lanjut Novita, dana bansos ini dibagi pada orang yang memang benar- benar membutuhkan. Bukan karena unsur kedekatan.

• Termakan Isu Kasih Data Langsung Cair Dana Bansos Rp 600 Ribu, Ratusan Warga Padati Dinsos Medan

"Tetangga saya ada pak, sudah tua, ibu-ibu sudah lanjut usia, dia enggak dapat bantuan.

Dia disuruh kadus supaya ngurus KK, supaya dapat bantuan.

Apakah seperti itu pak? Bantuan yang lain pun dia tidak dapat," kata Novita geram.

• Detik-detik Warga dan Petugas Dinsos Medan Adu Mulut terkait Berkas Bansos Rp 600 Ribu dari Kemensos

Karena diduga tahu warganya akan datang melakukan aksi, Kades Mekar Sari Bambang Sugianto menghilang.

Ia tidak kelihatan selama warga menyampaikan protes.

Untuk menjawab keluhan masyarakat, Sekretaris Desa (Sekdes) Mekar Sari, Evan Panjaitan terpaksa menghadapi warga.

Pada kesempatan itu, Evan berjanji akan segera menggelar musyawarah desa, untuk membahas protes warga berkenaan dengan penyaluran bansos yang dituding tidak tepat saran.

Evan mengatakan, dalam musyawarah tersebut, nantinya pihak desa akan mengundang warga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekar Sari dan aparat keamanan.

"Besok (Kamis) atau lusa (Jumat) kami akan menggelar musyawarah desa.

Perwakilan warga setiap dusun ada. Kami akan undang juga dari polsek dan dari koramil.

Kita akan bahas protes warga ini dan mencari kesimpulannya," kata Evan.

• KPK Ingatkan Pemprov Sumut Gunakan Data Valid Salurkan Bansos Covid-19

Ketika ditanya jumlah warga Desa Mekar Sari yang diusulkan mendapat bansos dari Kemensos, Evan sebut ada 250 orang.

"Warga kami yang sudah menerima 85 orang dari 250 orang," sebutnya.

Ditambahkan Evan, bagi masyarakat yang tidak mendapat bansos dari Kemensos, nantinya dipastikan akan memeroleh bantuan lainnya dari pemerintah daerah.

"Padahal setelah ini nanti akan ada bantuan dari provinsi, dari pemkab.

Dan dari dana desa nanti juga ada, tapi masih menunggu petunjuk teknisnya," pungkas Evan.

• Penyaluran Bansos Amburadul, Sebagian Masuk ke Rekening Kades dan PNS

Di tempat lain, kasus serupa juga terjadi.

Warga di Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo ramai-ramai menggeruduk kantor lurah.

Mereka ingin menanyakan pembagian bansos yang dianggap tidak transparan.

"Kami ingin bertanya pada lurah soal bantuan yang katanya sudah tersebar di sini.

Sampai sekarang kami lihat tidak semua warga yang kurang mampu dapat bantuan," kata Samuel, warga Gundaling I.

• Penjual Air Bersih Ini Kembalikan Uang Bansos, Karena Melihat Tetangganya Lebih Membutuhkan

Dalam kesempatan itu, pihak kelurahan mengatakan bahwa pendataan penerima bansos dilakukan oleh kepala lingkungan (Kepling).

"Katanya didata Kepling, tapi sampai sekarang kami saja tidak pernah didata," ungkap Samsul.

Maka dari itu, ia bersama warga meminta pihak kelurahan transparan dalam membagi uang bantuan negara ini.

Jangan sampai uang bantuan itu tidak sampai warga yang membutuhkan.

"Kalau memang ada bantuan, ya diinformasikan secara jelas kepada masyarakat.

Karena sekarang sudah sangat terdampak bagi kami warga yang kurang mampu ini," katanya.

• Cara Mendapat Bansos Rp 600 Ribu, Syarat Dapat Bansos Covid-19, Uang Ambil di Kantor Pos, BRI, BTN

Terpisah, Lurah Gundaling I, M Tahir mengatakan untuk pendataan masyarakat yang mendapat pencairan program bansos datang langsung dari kementerian.

Sedangkan untuk data masyarakat yang mendapatkan bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS), sudah dilakukan secara langsung oleh Kepling.

"Kalau yang BST ini kami juga enggak tau datanya, kami diantar dari Pos katanya dari pusat.

Kemudian langsung kita sebar ke masyarakat melalui Kepling.

Ini juga masih ada yang kembali empat lagi karena enggak tau di mana orangnya.

Tapi kalau yang JPS sudah kita arahkan kepling untuk mendata sejak dua bulan lalu," pungkasnya.

• Tak Tahan Lihat Tetangganya Kelaparan, Seorang Ibu Rumah Tangga Kembalikan Bansos yang Diterimanya

KPK Minta Jangan Tunai
Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah acapkali menjadi celah oknum tertentu untuk melakukan korupsi.

Maka dari itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti- wanti pejabat daerah untuk sebisa mungkin menghindari pencairan secara tunai.

Ada baiknya, penyaluran dana bansos dilakukan secara transfer ke rekening masing-masing penerima.

• #JengSriBalikinDuitDKI Jadi Trending Topik Twitter, Ini Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Bansos

"Tentang penyaluran (bansos), lagi-lagi kami konsern (mengawasi) penyaluran cash transfer," kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua, Rabu (13/5/2020).

Ia mengatakan, penyaluran dari bank atau pihak ketiga dianggap lebih efisien.

Dengan begitu, celah korupsi bisa diminimalisir.

"Kami berharap bantuan ini disalurkan agar dapat mendorong perekonomian global, dan ekonomi daerah berputar," katanya.

• Sri Mulyani VS Anies Baswedan-Tudingan Tak Punya Anggaran Bansos dan Amburadulnya Penyaluran Bantuan

Karena penyaluran bantuan ini acap kali menimbulkan kisruh, Maruli juga meminta pada seluruh daerah di Sumut melakukan pendataan secara tepat.

Jangan ada unsur nepotisme dalam melakukan pendataan penerima bansos.

"Lakukan penginputan data secara profesional. Karena ini harus dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Dinsos dan Dukcapil harus aktif berkoordinasi," pungkas Maruli.

• Foto Kepala Daerah di Kemasan Bansos, Kampaye Terselubung yang Dapat Dipidanakan

Senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sabrina.

Ia meminta kepada kabupaten/kota segera melakukan pendataan kepada masyarakat yang akan menerima bantuan dari pemerintah.

Hingga saat ini, pihaknya belum ada menerima data yang akan digunakan untuk menyalurkan bantuan akibat dampak wabah virus Corona atau Covid-19.

Ia berharap, berbagai macam bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 di daerah ini.

• Bobroknya Pendataan Warga yang Mendapatkan Bansos dan BLT di Pemkab Ini, Bupati Minta Maaf

"Hasil pendataan selanjutnya agar digunakan untuk perbaikan DTKS dan dilaporkan kepada Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat," ujar Sabrina.

Selain itu, ada juga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada 408.321 Kartu Keluarga (KK) selama tiga bulan, mulai April-Juni 2020.

Kemudian, ada juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada 737.625 KK, Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada 662.769 KK selama tiga bulan, mulai April-Juni 2020.

• GARA-GARA Bansos dan BLT Kepala Desa Jadi Bulan-bulanan Warga, Dinas Sosial Gunakan Data Tahun 2009

Selanjutnya Kartu Prakerja diberikan kepada 183.904 orang selama empat bulan, hingga terakhir pemerintah memberikan keringanan gratis rekening air minum dari PDAM Tirtanadi untuk seluruh pelanggan kategori Rumah Tangga 1 (RT1) selama 3 bulan (Mei-Juli 2020).

Ada juga pogram peningkatan kapasistas koperasi dan UMKM serta lembaga mikro lainnya dalam bentuk insentif dan modal usaha serta bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada lebih dari 671.533 KK penerima manfaat.(ind/cr4/wen)