Iuran BPJS Kesehatan Puluhan Ribu Warga Deliserdang Tak Lagi Dibayarkan Pemprov Sumut

TRI BUN-MEDAN.com - Sebanyak 29.290 warga Kabupaten Deliserdang yang kepesertaan BPJS Kesehatan berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi dihapus dari kepesertaan oleh Pemprov Sumut.

Artinya tanggungjawab iuran tidak lagi dibayarkan oleh Pemprov Sumut per tanggal 1 Juli 2020.

Mengenai hal ini Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang, dr Ade Budi Krista pun membenarkan hal ini.

"Bukan Deliserdang saja tapi seluruh kabupaten/kota lain juga. Kalau Deliserdang jumlahnya ada 29.290 orang memang. Kalau dari data yang ada sama kita Sumatera Utara totalnya ada 240.177 peserta," ujar dr Ade Budi Krista, Kamis (9/7/2020).

Dari sebanyak 48.816 orang warga Deliserdang yang iurannya sebelumnya dibayarkan oleh Pemprov Sumut kini tinggal hanya 19.526 orang saja yang masih menjadi tanggungjawab Pemprov Sumut.

Atas hal ini dr Ade pun tidak menampik kalau satu persatu kasus muncul dan dialami oleh masyarakat.

"Kemarin itu ada warga yang masuk ke rumah sakit bulan Juni, baru kemudian pas tanggal 1 Juli mau dilakukan operasi ternyata dicek lagi kartunya tidak aktif. Setelah kami cek rupanya pasien tersebut termasuk yang tidak lagi dibayarkan iurannya sama Pemprov Sumut. Alasan Pemprov Sumut sama kita tertulis itu karena kekurangan pembiayaan anggaran," kata dr Ade.

Ia menambahkan, untuk saat ini tercatat 140 ribuan warga yang sudah ditampung APBD Kabupaten untuk kepersetaan BPJS Kesehatan.

Sementara untuk kuota tahun ini disebutkan ada sekitar 164 ribu yang bisa mereka tampung masuk anggaran.

Disebut karena sadar saat ini banyak warga miskin baru di masa pandemi makanya selama ini Pemkab juga tidak pernah menghentikan untuk memasukkan orang agar iurannya bisa dibayarkan oleh Pemkab.

"Harapan kita sebenarnya sih dulu Pemprov bisa menambah kuota tapi kenyataannya sekarang seperti ini ya gimana. Saya akui memang ada sisa anggaran dan bisalah dimasukkan sekitar 14 ribuan orang, tapi untuk yang lainnya butuh waktu lah untuk mencari solusinya karena pagu tahun ini cuma Rp 55,2 miliar. Kalau dana kita di Dinas semua sekarang ini sudah di-refocussing makanya enggak ada yang namanya buat acara-acara," kata dr Ade.

(dra/tribun-medan.com)