Kampanye Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid, Dianjurkan dengan Mengoptimalkan Teknologi

TRI BUN-MEDAN.com, Medan - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada bulan Desember mendatang, kampanye adalah sesuatu yang wajib dilakuian guna memperkenalkan calon yang bakal diusung.

Masa pandemi ini memberikan cerita berbeda karena kampanye pada Pilkada kali ini harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan (Suluh Muda Indonesia) SMI Kristian Redison Simarmata.

Redison mengatakan, mematuhi dan ikut mengkampanyekan protokol kesehatan secara ketat, terutama dalam kegiatan tatap muk sangat diharapkan. Soal jumlah massa yang hadir juga harus diikuti. 

"Membatasi jumlah peserta kegiatan tatap muka maximal 50 orang," sambungnya.

Redison menganjurkan agar kampanye diselenggarakan dengan mengoptimalkan teknologi.

• KPUD Karo Ingatkan Paslon Kampanye Maksimal 50 Orang, Wajib Ada Izin dari Kepolisian

"Memaksimalkan perkembangan teknologi informasi (webinar, online dan lain-lain) untuk menghindari terjadinya keramaian dan memastikan pesan kampanye dalam koridor adu program dan visi soal daerah," ungkapnya.

Dia juga berharap agar para pendukung pasangan calon fokus pada konsep, gagasan, dan program pasangan calon.

"Mendorong tim sukses atau pendukung untuk fokus pada tataran konsep, gagasan, program, bukan terfokus pada pembunuhan karakter atau kampanye hitam terhadap Paslon lainnya," ujarnya.

"Menjadikan momentum kampanye sebagai ruang beradu gagasan, konsepsi, menampung aspirasi, hingga silahturahmi antar pendukung dan menghindari janji-janji yang tidak mungkin terpenuhi," pungkasnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daetelah mengumumkan secara resmi pasangan calon Kepala Daerah yang bakal bertanding menyabet perhatian masyarakat pada Pilkada Serentak, Desember mendatang.

• Lisa-Sapta Tertinggi Laporkan Dana Awal Kampanye Pilkada Binjai 2020

Dengan demikian, masa kampanye merupakan kesempatan bagi para pasangan calon untuk menghadirkan program dan gagasan masing-masing calon kepada masyarakat.

Dalam masa kampanye ini, seorang pengamat politik dan sekaligus Direktur Pemuda Suluh Indonesia (PSI) Kristian Redison Simarmata menyampaikan harapannya agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.

"Mencermati berbagai jejak persoalan menuju Pilkada 9 Desember 2020 nanti. Salah satu perhatian utama adalah seberapa besar proporsi pemilih yang tergolong sebagai pemilih cerdas yang menggunakan nurani, sehingga harapan bahwa Pilkada bisa memunculkan kepada daerah yang berkualitas dan kompeten yang terpilih secara demokratis tentunya sangat tergantung kepada moralitas atau kecerdasan nurani pemilihnya," ujar.

• KPUD Karo Tekankan Seluruh Paslon Patuhi Protokol Kesehatan Saat Masa Kampanye

Dia juga mengalahkan adanya politik uang dibalik kampanye kali ini.

"Tentunya kita berharap masa kampanye adalah masa atau waktu yang tepat untuk mendorong menguatnya jumlah pemilih cerdas, yakni mengkampanyekan para pemilih untuk menolak praktek uang, atau paslon di pilih bukan karena motif imbalan materi atau menerima suap sejumlah uang atau pun bentuk material lainnya dari pihak atau pasangan calon yang bertarung," sambungnya.

Oleh karena itu, dia berharap bagi pasangan calon agar menyampaikan program yang secara jujur sebagai pertimbangan bagi masyarakat, pemilih.

"Mendorong pemilih untuk memilih secara bertanggung jawab dengan segala pertimbangan dan perhitungan yang rasional dan objektif, dan keyakinan akan kemampuan Paslon yang berkampanye dengan segala tawaran programnya akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerahnya," lanjutnya.

• Aulia Rachman Kampanye Terbuka Bertemu Sedulur Bobby

Pihak paslon juga diminta agar tetap berada pada koridor kampanye, yang mengutamakan muatan program dan sasaran ke depan.

"Walaupun mungkin itu hanya akan berlaku secara lips service, tapi seluruh Paslon seharusnya mampu berkeyakinan atau sangat bersandar pada Visi, Misi dan Program sebagai senjata utama untuk memikat para pemilih, sehingga politik biaya tinggi yang selama ini membayangi bisa di kurangi," lanjutnya.

Pihak Bawaslu dan aparat hukum juga bersinergi agar Pilkada berlangsung secara transparan dan jujur, khususnya masalah politik uang.

"Dan kita berharap Bawaslu, aparat hukum bertindak tegas dan transparan dalam menyikapi persoalan politik uang, tidak sekedar menerima laporan dan hanya memberikan sanksi lips service bagi publik. Kesadaran untuk meminimalisir politik biaya tinggi dan politik uang adalah kesadaran untuk menyelamatkan demokrasi dari bajakan para cukong dan investor politik," pungkasnya. (cr3/tri bun-medan.com)