Tak Kantongi Izin, Andi Mallarangeng Heran KLB Demokrat di Deli Serdang tak Dibubarkan Polisi

TRIBUN-MEDAN.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah usai dengan terpilihnya Moeldoko sebagai ketua Umum.

Tapi KLB Demokrat menimbulkan persoalan.

Selain tanpa izin, kubu AHY mempertanyakan kenapa polisi tidak membubarkan kerumunan selama berlangsungnya kongres.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mempertanyakan kehadiran negara dan Polri dalam kerumunan acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) kemarin.

• AKHIRNYA Mahfud MD Angkat Bicara Polemik Demokrat, Pengamat: Manuver Moeldoko Kurang Cantik

Baca juga: PENGALAMAN LANGKA Menteri era Soeharto Usia 90 Tahun Lebih Ikut Vaksinasi Covid, 2 Orang Lho

Ia mempertanyakan tidak adanya pembubaran dari pihak yang berwenang terkait kegiatan tersebut. Apalagi, acara itu digelar di tengah pandemi Covid-19.

"Nyatanya walaupun KLB itu tidak ada izin dari Polri, tetap terlaksana, tidak dibubarkan. Ketika kader kami ingin membubarkan KLB tersebut malah dihalangi. Jadi bagaimana ini, dimana negara pada saat itu? dimana demokrasi bisa ditegakkan," kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).

• Andi Mallarangeng Bocorkan Instruksi SBY, Singgung Kasus 1996 kala PDIP Suryadi Menggusur Megawati

Partai Demokrat, kata Andi, menduga presiden Jokowi membiarkan adanya praktik kudeta partai yang dilakukan oleh orang dekatnya di istana.

Atas dasar itu, kegiatan KLB Demokrat kubu Moeldoko Cs dibiarkan tetap berlangsung.

"Masa sih pak Jokowi membiarkan orang yang dekat dengan dia menjadi begal partai atau begal politik semacam itu secara tidak bermartabat. Ketika orang dan kekuasaan mengintervensi partai orang lain yang berada di luar pemerintahan, apakah kepentingan pribadi atau pasifikasi kepada partai yang sedang beroposisi," ujar dia.

Di sisi lain, dia mempertanyakan sikap diam Presiden Jokowi dalam isu pengambilalihan kepimpinan partai Demokrat tersebut.

"Dia (Moeldoko) mengaku didukung oleh Pak Lurah dan didukung sejumlah menteri yang lain. Maka kami mengirim surat untuk bertanya kepada Presiden Jokowi karena kan dia bosnya tuh. Benar nggak kata-kata Pak Moeldoko ini bahwa dia sepengetahuan dia pak Jokowi dan disetujui sejumlah menteri. Kita tidak percaya," jelas dia.

Polri sebelumnya menyampaikan pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang adalah tanggungjawab dari Satgas Covid-19 Sumatera Utara.

Tanggapan Polri soal Kerumunan tak Dibubarkan

Polri menyampaikan pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang adalah tanggungjawab dari Satgas Covid-19 Sumatera Utara.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut Polri tidak memberikan izin keramaian dalam kegiatan tersebut.