Penyidik KPK yang Menjadi Tersangka Pemerasan Walikota MS Ternyata Punya Kemampuan di Atas Rata-rata
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) resmi mengenakan rompi oranye bersama pengacara MH
lihat foto
Paling mengejutkannya, kasus dugaan pemerasan Walikota Tanjung Balai M Syahrial itu ikut menyeret nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Dalam keterangan persnya, Ketua KPK Firli mengungkapkan, ada pertemuan antara Wali Kota M Syahrial dengan AKP SRP di rumah Azis Syamsuddin pada Oktober 2020 lalu.
Diapresiasi IPW
Sementara, Ind Police Watch (IPW) memberi apresiasi kepada Ketua KPK Komjen Firli Bahuri yang sudah membongkar secara detail kasus pemerasan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Wali Kota Tanjung Balai.
"IPW memberi acung jempol pada Firli terutama sudah mengungkapkan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di balik kasus pemerasan itu," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane.
"Diharapkan KPK segera mendalami dan segera memeriksa Azis Syamsuddin," lanjutnya.
Neta S Pane mengingatkan, jangan seperti kasus Ketua Komisi III DPR Herman Heri yang mendadak hilang dari dalam BAP kasus korupsi Bansos yang melibatkan Menteri Sosial.
Padahal dalam BAP yang dibacakan jaksa di sidang Tipikor nama Herman Heri disebut sebut diduga terlibat.
Sikap Firli yang zero tolerance terhadap penyimpangan di KPK patut didukung.
"Untuk itu Firli harus mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus pemerasan Wali Kota Tanjung Balai itu dan membawanya ke pengadilan Tipikor, termasuk Azis Syamsuddin," ujar Neta.
Kata Neta, dalam kasus ini kredibilitas Firli diuji.
"Mampukah dia menyeret Azis Syamsuddin ke pengadilan Tipikor, dengan tuduhan turut serta dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan penyidik KPK?" ujar dia.
Dalam kasus Herman Heri, kata Neta, Firli seperti tak berdaya. Namun dalam kasus Azis Syamsuddin, IPW berharap, Firli menunjukkan kedigdayaannya sebagai jenderal polisi yang anti korupsi.
Dalam pemberitaan sebelumnya, dari sumber internal KPK, penyidik SRP menjanjikan, jika kasus yang menjerat Wali Kota M Syahrial dapat dihentikan.
Sebagai imbalannya, Wali Kota Syahrial diduga harus menyerahkan uang hingga Rp 1,5 miliar.
Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial diperiksa penyidik KPK di ruang PPA Reskrim Polres Tanjung Balai, Kamis(22/4/2021). Syahrial berjalan meninggalkan Polres Tanjungbalai dengan kepala Menunduk (TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI HARAHAP)
