Akhirnya Terungkap Perusahaan Luar Membiayai Junta Militer Myanmar, Pantas Saja Rakyatnya Digebuki

Akibatnya, surat kabar tersebut mendapat "hukuman" oleh raksasa perbankan HSBC pada 2015.

Tabiat militer Myanmar

Mengapa militer Myanmar kembali melakukan kudeta dan represi?

Ini menyangkut tabiat mereka, anti demokrasi.

Sejak Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada tahun 1962, sejak itu pulalah militer Myanmar mempersepsikan dirinya sebagai penguasa dan penentu nasib Myanmar hingga kini.

Dilansir dari Kompas.com, kudeta kali ini dipicu oleh kemenangan mutlak Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada bulan November 2020 lalu.

Baca juga: Korban Rezim Militer atau Junta Myanmar Terhadap Warga Sipil Antikudeta Terus Bertambah

Baca juga: Myanmar Berubah Menjadi Lautan Api, Penduduk Bakar Pabrik-pabrik Milik China

Militer menganggap pemilu dilaksanakan secara curang karena ada pembengkakan pemilih.

Dalih militer tersebut sama sekali tidak mengandung kebenaran karena segala persyaratan dan parameter pemilu yang jujur dan adil, telah dipenuhi. Dunia internasional pun menerima baik hasil pemilu tersebut.

Yang jadi masalah, partai oposisi, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer, kalah telak. Jadi, bukan karena ada kecurangan pemilu.

Pedemo membawa kardus dan kertas bertuliskan tuntutan untuk membebaskan Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, pada Selasa (9/2/2021) dalam demi anti-kudeta.(STR/AP PHOTO)

Militer memiliki kepentingan besar untuk mengalahkan Partai Aung San Suu Kyi karena sejak partai NDP memegang kekuasaan pada tahun 2015, ruang gerak militer dalam politik kian menyempit.

Bila kecurangan pemilu jadi motifnya, tentu saja militer bisa memprosesnya secara hukum. Segala mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa pemilu, sudah dimiliki negeri itu. Bukan dengan cara kudeta militer yang tidak beradab yang jelas-jelas merontokkan demokrasi.

Kealapaan Aung San Suu Kyi